Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah banyak mengutak-atik kebijakan pengembangan mobil listrik, semula dari memproteksi pasar untuk mendatangkan investasi, hingga melonggarkan kebijakan importasi. Hasilnya, BYD asal China pun datang, meski target mengundang Tesla belum kesampaian.
Namun gonta-ganti kebijakan ini memicu problem tersendiri. Awalnya, kebijakan pengembangan mobil listrik yang mengacu Perpres No. 55/2019 dan turunannya, membuat Hyundai kepincut dan bergegas menggelontorkan dana jumbo, untuk membangun pabrik sekaligus ekosistem baterai.
Belakangan, kebijakan itu direvisi. Pemerintah menerbitkan Perpres No. 79/2023 dan turunannya untuk membolehkan pabrikan lain mengimpor utuh (Completely Built Up/CBU) mobil listrik, asalkan memenuhi syarat rencana lokalisasi dan TKDN.
‘Karpet merah’ ini selayaknya kemauan pabrikan mobil listrik besar, seperti Tesla dan BYD. Untuk yang pertama, pemerintah sejak jauh hari melakukan lobi dengan sang pemilik, Elon Musk.
Bahkan, rombongan pemerintah yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi markas Tesla, bertemu langsung dengan Elon Musk. Namun yang terjadi kemudian, Elon Musk tak memboyong pabrikan mobil listrik ke Indonesia, melainkan menawarkan layanan internet berbasis satelit Starlink.
Kemarin, Rabu (5/6/2024), Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang ikut getol melobi Elon Musk mengungkapkan, ketiadaan investasi Tesla sudah tergantikan berkat kehadiran BYD. Pemerintah pun tak lagi bergairah mengejar komitmen investasi Tesla.
Baca Juga
“Appetite kami untuk masukan Tesla itu sekarang sudah agak kurang, karena ada BYD kita lihat kualitasnya bagus, harganya murah, modelnya bagus,” ujar Luhut dalam Forum Gelar Wicara, di Menara Global, Kuningan.
Luhut terang-terangan bahwa Indonesia tak lagi berharap kepada Tesla. Menurutnya, Elon Musk telah mengambil kebijakan mengerem investasi mobil listrik di manapun, tak hanya di negeri ini.
Di sisi lain, berkat pemberian insentif dan pelonggaran impor mobil listrik CBU, berbagai merek berdatangan, tak hanya BYD. Sebut saja merek China lain seperti GAIC dan GWM, ataupun VinFast asal Vietnam.
Mereka berlomba mendapatkan insentif berupa pembebasan bea masuk hingga Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM. Persoalan kemudian, keistimewaan terhadap para pengimpor mobil listrik itupun jadi petaruhan pemerintah.
Pasalnya, hingga kini dari sekian merek yang ikut nimbrung di pasar mobil listrik Tanah Air, realisasi investasi sektor otomotif masih cenderung minim. Ambil contoh realisasi investasi sektor otomotif asal China, hanya tercatat US$3,69 juta atau setara Rp57,96 miliar walaupun seabrek merek telah menjejak pasar domestik.
Hal inilah yang membuat Hyundai gerah. Pabrikan asal Korea Selatan itu menggelontorkan dana jumbo untuk membangun fasilitas manufaktur, hingga pabrik sel dan packing baterai.
Bahkan, produk anyar Hyundai Kona EV dijanjikan menggendong baterai rakitan lokal seiring operasionalisasi pabrik dalam waktu dekat.
Sebagaimana diungkapkan Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, regulasi baru mengenai mobil listrik tidak konsisten terutama untuk perusahaan yang sudah terlanjur berinvestasi besar di Indonesia.
Padahal Hyundai sudah membuktikan komitmen investasinya dengan memiliki fasilitas manufaktur yang mampu memproduksi mobil listrik Ioniq 5 secara lokal. Bahkan produk Ioniq 5 sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40%.
“Rencana perubahan regulasi berikutnya juga membuat kami tidak nyaman,” katanya, Sabtu (11/5/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
