Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran subsidi motor listrik senilai Rp7 juta ke konsumen masih nihil memasuki bulan kedua tahun 2024. Hal ini dipengaruhi adanya proses klarifikasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bila melihat laman sisapira.id, pada Selasa (5/3/2024) pukul 15.30 WIB, sebanyak 8.726 unit motor listrik sedang dalam tahap pendaftaran, 8.504 unit telah terverifikasi, dan 0 unit tersalurkan.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi mengatakan mekanisme subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta sedang dalam tahap pemeriksaan oleh BPK.
BPK menilai sistem sisapira.id yang dibangun dari regulasi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tentang perubahan atas Permenperin No. 6/2023 membutuhkan klarifikasi, sertifikasi, hingga perbaikan atau revisi.
Bahkan para pemangku kepentingan sedang dalam tahap melakukan pertemuan atau justifikasi dengan BPK untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai berbeda persepsi terkait subsidi motor listrik.
“Sementara proses pendaftaran dan verifikasi masih jalan, sedangkan untuk dari deliver kendaraan itu sendiri ke masyarakat yang subsidi belum bisa dilakukan. Harus menunggu hasil dari perbaikan,” kata Budi kepada Bisnis, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga
Di satu sisi, Kementerian Perindustrian juga sudah menetapkan kuota subsidi motor listrik hanya mencapai 50.000 unit untuk tahun anggaran 2024. Hal ini memang turun jauh dibandingkan kuota 600.000 unit untuk tahun anggaran 2023.
Budi pun optimistis kuota subsidi 50.000 unit itu bisa terserap dengan cepat atau setidaknya sebelum kuartal I/2024 berakhir. Harapannya pemerintah bisa menambah kuota subsidi tersebut bila jumlah yang dianggarkan sebelumnya terserap penuh.
“Seandainya kuota 50.000 unit bisa tercapai, harapannya Kemenperin bisa buka kembali 50.000 unit lagi. Hal itu lebih bagus dibandingkan siapkan kuota 600.000 unit dengan anggaran sekian triliun, tapi tidak terserap optimal,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan minimnya penyaluran subsidi motor listrik menjadi biang kerok rendahnya serapan anggaran Kementerian sepanjang 2023.
Dia mengatakan Kemenperin telah memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp4,53 triliun yang di dalamnya terdapat anggaran belanja tambahan motor listrik senilai Rp1,4 triliun.
Sementara bila mengecualikan subsidi motor listrik, anggaran 2023 berkisar Rp3,1 triliun dan serapannya diklaim bisa mencapai 98,5%, naik 0,52% dari tahun sebelumnya yang mencapai 98,13%.
“Capaian anggaran kemenperin menurun dan sangat buruk 69,95%, tapi itu tidak masalah karena semuanya bisa dijelaskan dengan baik,” tuturnya di kantor Kemenperin, Kamis (1/2/2024).
Kemenperin telah mendapatkan alokasi Rp3,78 triliun untuk tahun anggaran 2024. Dengan demikian, Agus meminta satuan kerja agar anggaran itu bisa terserap 60% sampai akhir semester I/2024.
