Bisnis.com, JAKARTA- Populasi motor listrik belum sesuai harapan, penjualan motor listrik baru baru dilego sebanyak belasan ribu dari target 200.000 unit tahun ini. Begitupun untuk motor listrik konversi dari 50.000 unit yang dipatok, hingga kini masih jauh dari harapan.
Sejak Maret lalu, pemerintah menggulirkan program subsidi motor listrik, bagi produk baru yang dibesut di dalam negeri, maupun hasil konversi.
Berdasarkan catatan Bisnis, sejak bergulir pada Maret 2023, program subsidi itu baru tersalurkan sebanyak 11.532 unit, masih jauh di bawah target yang ditetapkan baik oleh asosiasi maupun pemerintah.
Banyak faktor menjadi penyebab. Asosiasi Industri Motor Listrik (Aismoli) menyebutkan sosialisasi kemudahan pemberian insentif masih minim.
Sebaliknya, Kementerian Perindustrian menilai perbedaan standar baterai yang digunakan oleh masing-masing merek kendaraan bermotor listrik roda dua yang menjadi penghambat.
Untuk mengantisipasi itu, Kemenperin menginisiasi standardisasi baterai kendaraan listrik. Beberapa produsen bahkan menyatakan sepakat untuk SNI dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga
Terlepas dari beragam alasan yang disampaikan, langkah pemerintah mempercepat penetrasi kepemilikan kendaraan listrik harus dicarikan solusinya. Bila memang sosialisasi dinilai kurang, maka pemerintah bersama para pelaku usaha harus bersama-sama menyebarluaskan perihal kebijakan tersebut.
Begitu pula terkait dengan baterai. Upaya Kemenperin membuat standardisasi terhadap komponen utama kendaraan tersebut harus dipercepat. Selain dua hal itu, yang tak kalah pentingnya adalah kepastian tempat pengisian baterai.
Di sisi lain, pemerintah perlu bekerja keras guna menggapai target yang telah ditetapkan. Selain mendorong pembelian motor listrik besutan lokal, pemerintah melirik peluang menggenjot motor listrik konversi.
Pada gilirannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang berwenang mengucurkan bantuan subsidi motor listrik konversi, mengerek besaran nominal, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit.
Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13/2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepada Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Motor Listrik Berbasis Baterai yang ditetapkan pada 12 Desember 2023.
“Nilai potongan biaya konversi diberikan sebesar Rp10 juta untuk setiap sepeda motor konversi,” bunyi putusan yang tertuang dalam pasal 3 ayat (4) Permen tersebut, dikutip Kamis (21/12/2023).
Adapun, biaya konversi ditetapkan paling tinggi sebesar Rp17 juta untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
Ketua Aismoli Budi Setiyadi mengatakan kebijakan itu dapat mempercepat tercapainya target konversi motor listrik tahun ini sebanyak 50.000 unit, meski hal tersebut dinilai sulit untuk terwujud jelang akhir 2023.
"Kalau target 50.000 unit tahun 2023 mungkin agak susah tercapai, tetapi minimal akan merangsang lahirnya bengkel-bengkel konversi yang itu adalah UMKM," kata Budi kepada Bisnis, Senin (13/11/2023).
Budi menerangkan bahwa kenaikan subsidi Rp10 juta dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang bengkel konversi motor listrik.
Selama ini, realisasi penyerapan subsidi konversi motor listrik memang belum masif dikarenakan ongkos yang masih terlalu tinggi. Adapun, Budi mengestimasi biaya konversi sebesar Rp13-15 juta per unit. "Komponen paling mahal itu kan di baterai, baterainya kan bervariasi antara Rp7-8 juta," ujarnya.
