Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi subsidi motor listrik hingga saat ini baru mencapai 800 unit terdaftar. Sedangkan motor listrik penerima subsidi yang telah disalurkan hanya empat unit.
Data tersebut disitat dari Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), pada Rabu (21/6/2023). Realisasi ini masih menyisakan jatah subsidi motor listrik sebanyak 199.196 unit selama tiga bulan program berjalan.
Realisasi subsidi ini terbilang lamban, karena dari sekitar 800 unit terdaftar, sebagian besar yakni 786 unit baru didaftarkan sebagai calon penerima subsidi.
Ratusan pendaftar tersebut saat ini masih berstatus menunggu untuk penerbitan STNK dan TNKB motor listrik. Kemudian, berdasarkan data yang sama, terdapat empat pendaftar yang sudah melakukan verifikasi kesesuaian data transaksi penjualan, sehingga berhak mendapatkan potongang harga dari distributor.
Pasalnya, realisasi tersebut sangat minim jika dibandingkan target alokasi sepeda motor listrik penerima subsidi sebanyak 200.000 unit. Lebih jauh, program inipun dipatok akan berakhir pada Desember tahun ini.
Menanggapi hal ini, Kepala Staf Presiden sekaligus Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan empat persyaratan pembeli motor listrik dengan subsidi kemungkinan akan ditinjau ulang. Terlebih, secara restitusi atau penggantian dana ke diler juga dinilai masih lambat.
Baca Juga
“Sangat kita perhatikan adalah kenapa bantuan pemerintah yang mempersyaratkan empat kriteria itu kok serapannya sangat rendah? Ini yang harus kita tinjau, apakah ini berkaitan dengan restitusi yang lama atau karena sosialisasi yang kurang atau empat persyaratan ini menjadi ribet atau seterusnya, ini harus kita evaluasi,” kata Moeldoko di menara Kadin di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Lebih jauh, menurut Moeldoko, isu-isu terkait penggunaan kendaraan listrik yang negatif menjadi hambatan dalam transisi dari motor BBM ke listrik, mulai dari pengisian kendaraan listrik dan baterai. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemakaian motor EV.
“Ya karena memang ada isu mengenai kendaraan listrik. Satu isu soal charging station, kedua isu baterai. Isu ini yang ada disekitar kita dan tugas kita dengan berkumpulnya para asosiasi di pimpin oleh Kadin dalam FGD ini, merupakan metode bagaimana kami aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” tutupnya.
