Bisnis.com, JAKARTA – Kuota subsidi pembelian motor listrik masih tersisa 199.351 unit hingga Selasa (6/6/2023). Artinya, minat pembelian motor listrik bersubsidi baru mencapai 649 unit dari total kuota sebesar 200.000 unit.
Mengacu data situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), sebanyak 644 pendaftar sudah masuk dalam daftar calon pembeli motor listrik dengan subsidi Rp7 juta per unit.
Ratusan pendaftar tersebut saat ini masih berstatus menunggu untuk penerbitan STNK dan TNKB motor listrik.
Sementara itu, terdapat 1 unit yang terverifikasi dan 4 unit sudah tersalurkan atau telah dilakukan penggantian potongan harga dari pemerintah ke perusahaan industri.
Berdasarkan pengamatan Bisnis, pemesanan motor listrik subsidi per 29 Mei 2023 mencapai 611 unit. Artinya, selama sepekan pemesanan motor listrik subsidi hanya meningkat 38 unit.
Berkaitan dengan sepinya peminat motor listrik bersubsidi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi terkait penyaluran subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), terutama untuk jenis roda dua atau motor.
Baca Juga
“Pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik ini merupakan semangat pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik. Jadi jangan berikan sesuatu yang ribet pada masyarakat. Dan sekarang pemerintah sedang siapkan mekanisme yang lebih sederhana dan praktis,” kata Moeldoko dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, dikutip Selasa (6/6/2023).
Dia menyebutkan, beberapa evaluasi yang dilakukan, di antaranya terkait sasaran penerima manfaat hingga percepatan pembayaran subsidi pada dealer dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan.
"Jadi subsidi ini diberikan pada dealer dan ini sifatnya restitusi sehingga ada kesan pembayarannya lama. Ini yang sedang kita evaluasi, agar pembayaran bisa dilakukan dalam waktu 1 hingga 2 bulan,” tuturnya.
Selain itu, edukasi terkait motor listrik juga akan ditingkatkan agar bisa menarik kepercayaan masyarakat untuk beralih dari motor BBM ke listrik. Pasalnya, Moeldoko menyebut, sampai saat ini masih banyak pertanyaan di publik terkait keamanan, ketersediaan, kekuatan, hingga pengelolaan limbah baterai.
“Tantangan isu publik ini harus segera kita jawab, agar percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik bisa dilakukan,” katanya.
