Bisnis.com, JAKARTA - Standar baru untuk area parkir truk yang dikembangkan oleh Komisi Eropa dinilai tidak memenuhi kontek Kesepakatan Hijau Eropa dan urgensi dekarbonisasi sektor transportasi jalan untuk mencapai netralitas iklim pada 2050. Pabrikan mobil dan pihak terkait pun bereaksi.
Seperti dikutip dari situs Asosiasi Pabrikan Mobil Eropa (ACEA), Sabtu (18/7/2020), Komisi Eropa sedang mengembangkan standar baru untuk area parkir truk untuk memastikan kondisi istirahat yang baik bagi pengemudi truk.
"Namun, dalam konteks Kesepakatan Hijau Eropa dan mengingat urgensi untuk mendekarbonisasi sektor transportasi jalan untuk mencapai netralitas iklim pada 2050, standar yang diusulkan oleh Komisi tidak memperhitungkan kebutuhan masa depan truk niremisi."
ACEA pun bergabung dengan 28 pemangku kepentingan lain, mulai dari LSM lingkungan hingga operator transportasi, untuk menulis surat kepada Komisi Eropa dan perwakilan negara-negara anggota UE untuk menyatakan keprihatinan.
Dalam standar yang disajikan dalam studi Komisi Eropa pada Mei 2019 itu kebutuhan saat ini dari trailer berpendingin dan kebutuhan masa depan truk tanpa emisi tidak diperhitungkan. Padahal, dekarbonisasi sektor angkutan jalan raya telah memaksa truk ditenagai listrik, baik dengan menggunakan baterai atau sel bahan bakar hidrogen.
Oleh karena itu, infrastruktur pengisian dan pengisian bahan bakar harus dikembangkan di sepanjang jalan raya.
Baca Juga
Langkah pertama untuk memfasilitasi penyebaran infrastruktur pengisian bahan bakar adalah di area parkir. Selain itu, 95% peralatan trailer berpendingin di Eropa dilengkapi steker tetapi tidak dapat mengisi atau menjalankan listrik selama waktu istirahat, karena kurangnya infrastruktur.
Kulkas dapat beralih dari operasi diesel ke operasi listrik ketika terhubung ke jaringan 400V saat diparkir. Melengkapi semua area parkir dengan akses ke steker listrik untuk pendinginan listrik dapat menghemat 69% CO2, 93% NOx, dan 96% emisi PM per jam operasi bersih.
Penghematan emisi lebih lanjut akan menghasilkan bagian energi terbarukan dalam bauran daya meningkat. Ini juga akan meningkatkan kualitas periode istirahat pengemudi wajib karena pengurangan signifikan dalam kebisingan dan getaran ketika mesin diesel dimatikan.
Standar yang saat ini dibahas untuk area parkir dinilai sebagai peluang yang tidak dapat dilewatkan untuk mengatasi masalah tersebut dan menyelaraskannya dengan tujuan Green Deal Eropa. Oleh karena itu, Komisi Eropa diminta untuk memasukkan sejumlah aspek tindakan pada standar untuk parkir.
- Penilaian kapasitas jaringan yang ada.
Semua operator di area parkir yang meminta dana UE dan sertifikasi UE harus melakukan penilaian terhadap kapasitas jaringan tersedia untuk menambah beban baru ke jaringan distribusi listrik. Ini menjadi langkah pertama untuk memfasilitasi penyebaran infrastruktur pengisian atau produksi hidrogen di tempat dan memungkinkan perencanaan lebih baik atas kebutuhan masa depan, dengan cara yang hemat biaya.
- Optimalisasi berdasarkan lokasi untuk lokasi parkir baru.
Untuk membatasi biaya di masa mendatang, kedekatan dengan jaringan tegangan menengah harus lebih diprioritaskan ketika memutuskan lokasi tempat parkir baru yang akan dibuat (100.000 tempat parkir).
- Pasang di stasiun untuk trailer berpendingin.
Semua area parkir diminta memasang satu soket per 10 titik parkir trailer berpendingin (22 kW) 4. Ini akan menghemat emisi CO2, secara signifikan mengurangi polusi udara lokal dan meningkatkan kualitas waktu istirahat bagi pengemudi. UE telah membiayai proyek percontohan yang berhasil dalam hal ini.
- Persyaratan pengisian harus dikaitkan dengan pendanaan CEF.
Menilai kapasitas grid dan penyebaran fasilitas plug-in dan stasiun pengisian untuk trailer berpendingin harus menjadi bagian dari layanan wajib standar Uni Eropa untuk area parkir truk yang aman dan aman.
Hanya SSTPA atau pihak ketiga yang menawarkan layanan wajib ini yang memiliki akses ke pendanaan CEF. Memang, pendanaan CEF memberikan insentif signifikan untuk membiayai peningkatan dan pembangunan area parkir baru dan tidak adanya prasyarat seperti itu akan membuat layanan wajib menjadi sukarela secara luas.
