Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menilai kendaraan listrik plug in hybrid (PHEV) dapat menjadi solusi jangka pendek guna mengatasi ketidaksiapan infrastruktur stasiun pengisian listrik umum.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kendaraan listrik plug in hybrid dapat menjadi solusi karena dapat tetap berjalan meskipun tanpa infrastruktur yang memadai.
"Jadi, kemungkinan kalau plug in hybrid tanpa infrastruktur sudah bisa jalan. Jadi, mungkin itu pilihan yang paling rasional," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Dia menjelaskan, infrastruktur stasiun pengisian listrik atau charging station merupakan yang paling penting terkait dengan kendaraan bermotor mobil listrik.
Saat ini, ujarnya diperlukan tegangan listrik dengan ukuran 380 volt ampere bagi kendaraan listrik agar dapat mengisi baterai dengan cepat. Sementara itu, tegangan yang ada saat ini hanya sebesar 220 Va.
Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya akan lebih mendorong kendaraan listrik plug in hybrid dibandingkan dengan kendaraan listrik lainnya seperti kendaraan hibrida.
Baca Juga
Pada kendaraan listrik hibrida, ujarnya, masih terdapat mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) sebagai penggerak kendaraan selain motor listrik.
Sementara pada kendaraan listrik plug in hybrid, bahan bakar minyak (BBM) yang ada digunakan untuk menghasilkan listrik kemudian penggerak kendaraan tersebut sudah elektrik. "Berbeda dengan hybrid. Hybrid itu masih dua, ada yang combustion engine, ada yang electric vehicle," katanya.
Dia menambahkan, komposisi populasi kendaraan listrik antara plug in hybrid, hybrid, dan elektrik pada 2025 akan tetap tergantung pada penerimaan konsumen meskipun pemerintah lebih mendorong plug in hybrid.
Pada 2025, pemerintah menargetkan populasi kendaraan listrik di dalam negeri mencapai 20% dari total pasar kendaraan di dalam negeri. Oleh karena itu, populasi kendaraan listrik pada 2025 diperkirakan mencapai 400.000 dengan asumsi pasar kendaraan domestik mencapai 2 juta unit.
