Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola terminal khusus mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, PT IPC Car Terminal, mengapresiasi Mitsubishi Motor Corporation dan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia yang memulai pengapalan ekspor perdananya melalui terminal tersebut.
"Kami ucapkan selamat dengan dimulainya ekapor perdana terswbut, jika tahun-tahun sebelumnya hanya impor," ujar Dirut IPC Car Terminal, Ciefy Adi K, melalui siaran persnya, Rabu (25/4/2018).
Apresiasi manajemen IPC Car Terminal yang juga merupakan anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II/IPC itu, setelah dilaksanakannya ekspor perdana yang ditandai pengiriman.
Mobil Mitsubishi Xpander ke Filipina dengan target dalam satu tahun fiskal sebanyak 30.000 unit.
Peresmian pengapalan ekspor perdana itu di lepas langsung Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
IPC Car Terminal adalah salah satu dari 17 anak perusahaan PT Pelindo II yang merupakan the only dedicated terminal in Indonesia dan the biggest car terminal in Indonesia, serte nomor 3 di ASEAN dan nomor 27 di dunia dilihat dari volume kendaraan yang ditangani pada 2017 sebanyak kurang lebih 345.863 unit.
Baca Juga
Ciefy mengungkapkan, IPC tidak hanya menyediakan jasa pelayanan kendaraan, alat berat, sparepart dari sisi komersial, namun juga dari sisi nonkomersial.
Dari sisi komersial, menyediakan jasa penanganan ekspor impor di terminal internasional dan distribusi antarpulau.
"Dari sisi nonkomersial, IPC Car Terminal mendukung penuh program Tol Laut dalam rangka mengalihkan angkutan barang yang selama ini menggunakan darat beralih menggunakan angkutan laut," tuturnya.
Dia mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, kinerja perseroan mengalami pertumbuhan signifikan baik dari sisi volume, pendapatan dan keuntungan mencapai trend kenaikan 30%.
Realisasi pendapatan 2017 sebesar Rp422,1 miliar, untuk EBITDA sebesar Rp175,4 miliar dan nett profit sebesar Rp 130,1 miliar. "InsyaAllah, IPC Car Terminal pada semester I 2018 ini akan melantai di bursa saham BEI dan saat ini telah mendapatkan persetujuan dari kementerian BUMN," ujar dia.(K1)
.jpg?w=348&h=261)
