Pakar Wanti-wanti Dampak Rencana Larangan Mobil BBM Bagi Industri Otomotif

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan pelarangan penjualan mobil baru berbasis BBM pada 2045 mendatang.

Pakar otomotif dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus mengatakan kebijakan pelarangan penjualan mobil baru berbasis internal combustion engine (ICE) pada 2045 akan memiliki dampak yang signifikan pada pasar otomotif domestik.

Menurutnya, dalam jangka pendek hingga menengah, agen pemegang merek (APM) yang masih fokus pada mobil ICE akan mengalami penurunan penjualan secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kendaraan listrik.

Lebih lanjut dia mengatakan jika APM tidak mampu beradaptasi dengan cepat dan mengembangkan portofolio kendaraan bertenaga penggerak baru yang berkelanjutan dan kompetitif, mereka akan kehilangan pangsa pasar kepada merek-merek yang lebih siap menghadapi transisi ini.

"Dalam skenario terburuk, jika APM tidak dapat bertransformasi dengan sukses, mereka mungkin terpaksa melakukan PHK atau bahkan menutup pabrik-pabrik mereka yang memproduksi mobil ICE konvensional," ujar Yannes kepada Bisnis, dikutip Senin (26/8/2024).

Menurutnya, perihal kesiapan Indonesia untuk mencapai tujuan net zero emission ini masih dipertanyakan mengingat penetrasi kendaraan listrik yang masih lambat saat ini. 

"Demikian pula dengan seluruh dunia, ini baru wacana yang dipaksakan oleh negara G7 dan Uni Eropa ke seluruh dunia dengan tekanan sanksi perdagangan dan politik. Sekarang saja mereka masih pusing dengan urusan ketahanan energinya masing-masing," katanya.

Yannes menjelaskan, secara statistik, kelangkaan BBM dunia yang tidak dapat dihindari diprediksi mulai terjadi pada kisaran tahun 2050. Sementara itu, produksi minyak bumi akan mulai menurun secara bertahap sekitar 2040, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan. 

"Pada titik ini, permintaan akan melebihi pasokan secara signifikan, menyebabkan gangguan besar pada sistem transportasi, industri, dan kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Pemerintah Kaji Larangan Mobil BBM

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah menggodok kebijakan yang akan mengatur peta jalan sektor otomotif nasional. 

Salah satu rencana kebijakannya yaitu melarang penjualan kendaraan baru yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu untuk mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan sejauh ini mekanisme kebijakan pelarangan mobil baru berbasis BBM tersebut sedang dirumuskan.

"Konteksnya seperti ini, karena Indonesia itu punya target net zero emission di 2060 atau lebih cepat, berarti suatu ketika kita harus mulai setop penjualan kendaraan beremisi. Biasanya itu 15 tahun sebelum target net zero," ujar Rachmat kepada Bisnis.

Artinya, dia menegaskan di Indonesia paling lambat pada 2045 semua kendaraan baru harus zero emission vehicle alias bebas emisi.

Sejauh ini, rancangan strategi dan roadmap sektor otomotif nasional itu telah dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PPN/Bappenas.