Bisnis.com, TANGERANG — Great Wall Motors masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait dengan insentif yang diberikan untuk mobil listrik sebelum melakukan peluncuran mobil listrik model Ora.
Merek milik PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) itu baru saja mengumumkan harga untuk mobil hybrid mereka, yakni Tank 500 HEV, dan Haval H6 HEV. Namun, harga Ora BEV justru belum terlihat hingga saat ini.
President Director Inchcape Indonesia Khoo Shao Tze mengatakan perusahaan ingin memastikan bisa memberikan harga yang tepat kepada calon konsumen. Pembicaraan dengan pemerintah pun terus dilakukan seiring adanya rencana untuk merakit mobil listrik secara lokal.
“Saya takut ketika kami launching harganya tinggi, sehingga menunggu insentif,” katanya di ICE BSD Tangerang, Sabtu (2/3/2024).
Pada tahap awal, mobil-mobil yang dihadirkan oleh Great Wall Motors akan diimpor secara utuh atau completely built up (CBU). Namun, perusahaan ingin memastikan harga dari CBU tidak akan berbeda ketika sudah dirakit secara lokal.
“Kami hanya ingin memastikan harganya hanya satu [tidak berbeda],” tuturnya.
Baca Juga
Pemerintah sudah menjanjikan insentif bagi para investor mobil listrik melalui Peraturan Presiden atau Perpres No.79/2023 yang merevisi Perpres No.55/2019 tentang pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV).
Beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui beleid ini adalah pembebasan bea masuk untuk impor CBU, PPnBM hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tidak hanya itu, lewat peraturan tersebut, pemerintah melonggarkan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah sudah menyusun skema potongan bea impor dan PPnBM mobil listrik, bagi perusahaan yang berencana investasi di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah tidak akan mengatur jumlah minimal investasi yang digelontorkan ataupun jumlah maksimal mobil EV yang bebas pajak. Namun, jumlah mobil EV yang bebas pajak harus berbanding lurus dari produksi yang akan dilakukan.
“Impor nggak ada maksimal, tetapi tadi kalau dia makin banyak impor, makin banyak yang mereka harus produksi, jadi makin banyak biaya impor, makin banyak dia harus memberikan jaminan, ya monggo saja, terserah dia,” ujar Rachmat.
.jpg?w=348&h=261)
