Bisnis.com, JAKARTA – PT Mobil Anak Bangsa (MAB) telah membukukan penjualan 50 unit bus listrik yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut berhasil dikumpulkan MAB sejak 2019
General Manager Sales and Marketing Communication PT MAB, Jaka Perwira Rahmansyah mengatakan hingga saat ini pengguna bus listrik pihaknya masih didominasi oleh pabrik besar. Mulai dari PT Paiton Energi, PT PP, PT Kieko, PT Bukit Asam, Perguruan Tinggi UI hingga Pemkot Semarang.
“Tahun kemarin itu kurang lebih sudah sampai 30 unit, tapi kalau dari 2019 sampai tahun ini kurang lebih 50 unit, memang penyebarannya di seluruh Indonesia, karena kustomer kita pabrik besar. Jadi sampai saat ini, kita belum pada transportasi umum daerah,” ujar Jaka, Selasa (9/5/2023).
Kemudian, dia menambahkan bus listrik tersebut digunakan untuk transportasi dari karyawan dari pelanggannya dengan rute di area pabrik hingga kota sekitar. Selain itu, MAB juga mengklaim sudah siap dengan terjun pada pasar transportasi umum. Hanya saja, saat ini masih menunggu dari realisasi pembelian dengan 10 operators bus.
“Kalau kesiapan sudah ada bahkan sudah siap, kita sudah uji coba dan ada sertifikat,” tambahnya.
Terbaru, dia mengatakan bahwa pada 2023 MAB tengah mengerjakan enam unit pesanan dari Pupuk Kaltim sebanyak dua unit dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) empat unit. Bahkan, kata Jaka, RAPP yang tergabung dalam April Group telah melakukan repeat order bus listrik MAB.
Baca Juga
“Tahun ini memang sudah ada repeat order sama sedang mengerjakan BUMN dan pupuk Kaltim, sedang proses penyelesaian dan delivery. Kalau yang riau andalan itu repeat order empat unit, sedangkan Pupuk Kaltim dua unit,” terang Jaka.
Sementara itu, hingga kini pabrikan bus listrik besutan Kepala Staf Presiden Moeldoko memiliki kapasitas produksi 150 - 200 unit dalam satu tahun. PT MAB yang memiliki pabrik produksi di Demak, Jawa Tengah ini diklaim memiliki TKDN sebesar 35 persen.
Melalui kandungan lokal tersebut, produsen bus listrik ini mengincar insentif kendaraan listrik dari pemerintah. Seminimalnya, MAB mengharapkan TKDN minimum agar bisa masuk dalam program pemerintah tersebut.
