TKDN
Padahal, pemerintah telah mengubah formulasi penentuan TKDN yang sebelumnya menitikberatkan pada investasi komponen utama seperti baterai dan teknologi mesin, kini memperbesar porsi perakitan.
Tidak hanya itu, hal krusial dalam penilaian TKDN adalah poin memasukan penilaian tanah dan bangunan ke dalam bobot produk. Konsekuensinya, meskipun prinsipal bisa sangat mudah mendulang bobot TKDN tinggi, tetapi tidak mencerminkan aktivitas lokalisasi sebenarnya yang melibatkan transfer teknologi serta kesiapan sumber daya lokal, dan kekuatan rantai pasok dalam negeri.
Di tengah utak-atik TKDN, pemerintah sepertinya lebih berfokus memperbesar pasar EV. Bisa jadi, hal itu dilakukan agar tak ketinggalan dari Thailand sebagai rival terdekat Indonesia dalam menggaet investasi EV.
Selain menyiapkan kantong pariwisata untuk pilot project ekosistem EV, bahkan Presiden Jokowi kembali menelurkan peraturan internal berupa Inpres No.7/2022 tentang penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah serta BUMN.
Seruan presiden itupun diwanti-wanti pihak Kementerian Keuangan yang bakal memprioritaskan pengadaan mobil dan motor listrik. Bahkan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan yang diminta melakukan supervisi proyek tersebut menyatakan harapan pada 2035 tidak lagi ada produksi mobil berbasis BBM.
Di sisi lain, Presiden Jokowi dan kabinetnya seperti sudah kepalang tanggung menggulirkan proyek EV yang dilandasi semangat dekarbonisasi, padahal pemerintah pun tengah disodorkan problem pelik mahalnya investasi pensiun dini PLTU berbasis batu bara.
Baca Juga
Lebih jauh, jika melihat lebih dekat ancang-ancang pemberian subsidi serta privelese pengadaan EV sebenarnya pemerintah mengambil risiko makro tidak sedikit, karena memperbesar importasi otomotif. Terlebih lagi saat ini perekonomian nasional pun tengah menghadapi potensi resesi yang menyulut pemerintah untuk mengkampanyekan konsumsi domestik, serta menghemat devisa.
Berdasarkan catatan BPS, untuk neraca dagang kendaraan bermotor dan bagiannya (HS 87) periode Januari-September, surplus terus menyusut dari sekitar US$1,6 miliar pada periode tahun lalu, menjadi US$822,36 jua. Pangkal soalnya, relasi dagang RI dengan China yang sangat timpang.
China sendiri baru dalam tiga tahun belakangan menjadi penyumbang defisit terbesar bagi produk otomotif, pada September tahun ini mencapai US$155,69 juta, melampaui Jepang dan Thailand . Kekalahan dagang itu menggerus surplus neraca dagang.
Mengacu data BPS, importasi otomotif dari China terbesar berupa komponen dan aksesoris otomotif plus skuter listrik (moped).
Karena itu, proyek elektrifikasi inipun menjadi ranah yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah. Sejatinya pula, selama itu menyangkut industri otomotif, tidak saja berangkat dari hasrat prestise melainkan pula kesanggupan ekosistem industri yang telah berjalan selama 50 tahun belakangan.
Sudah waktunya meninggalkan strategi pembangunan ala proyek mercusuar yang tak membumi. Rontoknya Proton yang kini dimiliki Geely dan bubar jalannya proyek Timor juga belakangan Esemka bisa jadi pelajaran penting, bahwa pada akhirnya pasar menentukan segalanya.
