Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap kondisi perkembangan kendaraan listrik di Indonesia saat ini. Pihak regulator mengatakan bahwa saat ini kendaraan listrik belum populer meskipun punya banyak keistimewaan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan pemerintah mendorong pengadaan dan penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Tidak hanya itu, pemerintah memberikan sejumlah keistimewaan bagi pengguna kendaraan listrik, khususnya di perkotaan, dengan dibebaskan dari ganjil-genap.
Adapun, pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil-genap guna mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 55/2019 untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Kasubdit Angkutan Orang AKAP Angkutan Dit Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Handa Lesmana mengatakan pusat pengisian baterai kendaraan listrik atau charging station yang masih terbatas, menjadi salah satu alasan mengapa minat terhadap kendaraan listrik masih rendah.
"[Kendaraan listrik] jadi privilese di negara kita. Kendaraan listrik itu tidak kena ganjil-genap tapi kurang populer karena charging station masih kurang sehingga orang-orang ragu menggunakan kendaraan listrik," terang Handa pada Busworld Southeast Asia Webinar, Rabu (8/6/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, jumlah kendaraan bermotor yang berada di 33 provinsi yakni sebanyak 143,79 juta unit. Jumlah tersebut naik dari posisi 2019 atau prapandemi yakni lebih dari 133 juta unit.
Baca Juga
Kemudian, jumlah kendaraan bermotor mobil penumpang pada tahun lalu sebanyak 16,9 juta unit, atau naik dari 2019 sebanyak 15,5 juta unit. Daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menyumbang total jumlah mobil penumpang paling banyak pada 2021.
Sementara itu, Kemenhub mencatat bahwa populasi kendaraan listrik di Tanah Air pada November 2021 baru mencapai 14.400 unit.
Kendati demikian, pemerintah terus mendorong pengadaan dan penggunaan kendaraan listrik, sampai dengan ekosistemnya. Baik dari sisi pengadaan maupun regulasi.
Momentum kendaraan listrik semakin kuat saat Indonesia memegang kepemimpinan forum Group of Twenty atau G20 sejak akhir 2021, sampai dengan akhir 2022 mendatang. Apalagi, transisi energi menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia sesuai amanat Presiden Joko Widodo.
"Dengan adanya perintah dari RI 1 atau Pak Presiden dan Pak Menteri, kami sudah menyiapkan serangkaian regulasi untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik," lanjut Handa.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai momentum kendaraan listrik menjadi keniscayaan terlebih saat memegang Presidensi G20. Untuk itu, posisi strategis Indonesia dalam forum tersebut dinilai harus dimanfaatkan dengan baik.
"Kendaraan listrik bukan keraguan lagi. G20 jadi momentum untuk pengembangan lebih lanjut," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MTI Harya S. Dillon, pada kesempatan yang sama.
Menurut pria yang akrab disapa Koko itu, pengadaan bus listrik akan semakin mudah, dari sisi penerbitan peraturan/kebijakan, karena akan mudah mendapatkan dukungan politik. Karena, Koko menilai isu penyediaan transportasi umum cenderung bipartisan.
Tidak hanya dukungan secara politik, Koko menilai momentum kendaraan listrik bisa menarik pendanaan hijau atau green financing.
"Opportunity tidak sedikit, dengan program elektrifikasi kita bisa buka peluang green financing," ucapnya.
Adapun, untuk keperluan G20, Kemenhub telah menyediakan sekitar 30 bus listrik yang nanti akan digunakan untuk keperluan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia G20. Setelah acara pada akhir tahun itu, nanti bus listrik akan digunakan sebagai layanan Buy The Service (BTS) di Bandung dan Surabaya.
