Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Indef: Masih Banyak "PR" Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Indonesia masih dalam tahap yang sangat dini untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Perlu terdapat sejumlah perbaikan agar ekosistem dapat tercipta dengan optimal.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 26 April 2022  |  19:15 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengendarai mobil listrik usai Penyerahan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/11/2021). Hyundai menyerahkan 42 unit mobil listrik, yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengendarai mobil listrik usai Penyerahan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/11/2021). Hyundai menyerahkan 42 unit mobil listrik, yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masih perlu melakukan berbagai perbaikan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, baik dari sisi insentif fiskal, kebijakan tarif, hingga penguatan dukungan politik.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menjelaskan bahwa Indonesia masih dalam tahap yang sangat dini untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Perlu terdapat sejumlah perbaikan agar ekosistem dapat tercipta dengan optimal.

Masih mahalnya harga kendaraan listrik membuat pemerintah harus memperkuat insentif fiskal. Saat ini terdapat pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) nol persen dan uang muka (down payment atau DP) nol persen, serta terdapat sejumlah insentif pajak bagi industri terkait kendaraan listik.

"Insentif fiskal harus terus menjadi pendorong utama karena harga kendaraan listrik masih mahal. Perlu ada dorongan fiskal juga untuk penyediaan infrastruktur penunjang, seperti stasiun pengisian daya [charging station] khususnya pertama-tama di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Pantura," ujar Berly kepada Bisnis, Selasa (26/4/2022).

Menurutnya, dukungan fiskal terhadap infrastruktur penunjang menjadi sangat penting dalam pengembangan kendaraan listrik. Keberadaan infrastruktur sejak awal dapat mempermudah masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dari kendaraan berbahan bakar fosil tersebut.

Selain itu, Berly menilai bahwa perlu terdapat intervensi dalam kebijakan harga atau pentarifan terkait kendaraan listrik. Menurutnya, lembaga keuangan memiliki peranan penting untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat, misalnya melalui skema kredit.

"Pemerintah dapat mendorong perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memberikan bunga yang lebih kecil untuk kredit kendaraan listrik. Selain itu, biaya surat tanda nomor kendaraan [STNK] untuk kendaraan listrik pun harus lebih rendah," katanya.

Berly pun menyebut bahwa dalam tahap awal, dukungan politik dan kemauan politik (political will) dari pemerintah terkait pengembangan kendaraan listrik menjadi sangat krusial. Jargon ekonomi hijau dari pengembangan kendaraan listrik bisa sulit sampai ke publik jika berbagai kebijakan pemerintah masih bertentangan dengan langkah penyelamatan lingkungan.

Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakannya secara besar terhadap langkah-langkah transisi menuju ekonomi hijau dan penanganan krisis iklim.

"Lalu, salah satu langkah lainnya, pejabat perlu leading by example dengan menggunakan mobil dinas jenis kendaraan listrik," katanya.

Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top