Bisnis.com, JAKARTA – Insentif perpajakan dan infrastruktur menjadi komponen penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Sales Director PT Hyundai Motors Indonesia Erwin Djajadiputra menggarisbawahi penting insentif pajak untuk kendaraan listrik untuk menopang daya saingnya di pasaran. Dia mencontohkan, salah satu insentif yang sudah dinikmati oleh kendaraan listrik yakni pemangkasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di tingkat pemerintah provinsi.
Di DKI Jakarta misalnya, BBNKB untuk kendaraan listrik ditetapkan 0 persen, dibandingkan dengan 12,5 persen untuk kendaraan konvensional. Adapula Pemerintah Provinsi Bali yang menetapkan BBNKB 1,5 persen untuk kendaraan listrik dan 15 persen untuk kendaraan konvensional.
"Hubungan ini yang akan membuat EV kompetitif di market, dan mengenai perpajakan, sangat erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah," kata Erwin dalam webinar, Rabu (17/11/2021).
Selain perpajakan, pelaku usaha juga menantikan dukungan berupa infrastruktur stasiun pengisian daya atau charging station. Pada 2031, sebaran kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan akan mencapai 327.000 unit.
Namun, hal itu dengan catatan ketersediaan charging station sebanyak 31.000, atau dengan perbandingan 1 : 10 antara jumlah stasiun pengisian dan volume kendaraan. "Di Hyundai sendiri kami sudah investasi untuk 103 unit charging station di rest area dan public area," lanjutnya.
.jpg?w=300&h=221)
