Bisnis.com, JAKARTA--Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyodorkan beberapa usulan terkait dengan pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik merupakan suatu yang niscaya untuk menekan impor bahan bakar fosil yang selama ini menjadi beban pemerintah pusat.
Menurutnya, sebelum lebih jauh membahas kendaraan listrik, pemerintah pertama-tama perlu membenahi sistem insentif yang diberikan. Perlakuan pajak untuk kendaraan perlu dinetralkan terlebih dahulu dengan mengedepankan tujuan penggunaan mobil.
"Jadi penggunaan mobilnya yang berikan treatment berbeda bukan jenis mobilnya karena pemerintah tidak boleh mendikte model bisnis. Pemerintah tidak tahu dan tidak lebih tahu dari pelaku usaha. Untuk menghasilkan mobil listrik, mobil besar, itu swasta yang paling tahu," ujarnya pada diskusi terbatas bertema Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik yang diselenggarakan Bisnis.com, di Jakarta, Selasa (10/07/2018).
Mobil listrik, jelasnya, harus juga diperlakukan dengan ketetapan universal itu yakni sebagai kendaraan komersil atau kendaraan penumpang. Mobil listrik mendapat keunggulan lainnya yakni terkait gas emisi yang ditambah dengan perlakuan yang sama sebagai mobil penumpang atau komersial.
Faisal berpendapat ke depan, jika pemerintah ingin mengembangkan kendaraaan listrik maka perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, jangan dibuat BUMN (badan usaha milik negara) untuk menghasilkan mobil listrik, serahkan kepada swasta dan pemerintah hanya perlu memberikan insentif untuk berkompetisi secara sehat.
"Kedua, [EV] mau go global atau domestik saja. Kemudian ceruk pasar mana, apakah mendorong lewat pembelian atau pengadaan mobil listrik oleh pemerintah misalnya untuk kendaraan lingkungan," tambahnya.
Baca Juga
Keempat, ialah mendorong pengembangan kendaraan komersial khususnya bus. Pasalnya, bus listrik terbukti dalam banyak kajian akan lebih mudah dilakukan karena operator seperti Trans Jakarta bisa saja membeli bus untuk angkutan perkotaan.
"Bus listrik tidak hanya hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk Asia Pasifik. Itu memungkinkan, hitungan seperti ini harus ada dalam roadmap," tambahnya.
