Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa para pengusaha logistik yang beralih menggunakan truk listrik berpeluang diberikan insentif oleh pemerintah.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengakselerasi target net zero emissions pada 2060 mendatang. Pasalnya, sejauh ini truk merupakan salah satu penyumbang polusi udara yang cukup tinggi.
“Nah, per hari ini masalah utamanya adalah jumlah truk-truk barang ini sebetulnya kalau dari sisi kuantitas itu hanya berkontribusi 3,7% atau kurang dari 4% dari total angkutan se-Indonesia. Tetapi kontribusinya terhadap emisi CO2 itu sekitar 40%,” ujar AHY di acara Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025, Selasa (27/5/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan, kualitas udara di Jakarta mengandung rata-rata polutan PM2,5 atau 9 kali lebih besar dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang mayoritas disumbang oleh emisi kendaraan niaga atau truk.
“Inilah yang harus kita hadapi. Jadi transisi energi baru terbarukan harus terus dilakukan, tapi elektrifikasi angkutan barang juga harus sudah harus diinisiasi dari sekarang," jelas AHY.
Di lain sisi, dia pun tak menampik bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka peralihan menuju kendaraan niaga berbasis listrik, seperti ketersediaan infrastruktur pengisian daya (charging station) khusus truk listrik, hingga masih mahalnya komponen baterai yang memengaruhi biaya logistik.
Baca Juga
Alhasil, menurutnya pemerintah akan memberikan dukungan berupa insentif bagi para pengusaha yang mulai bertransisi menggunakan kendaraan niaga berbasis listrik.
“Masih banyak tantangannya, masih mahal. Mungkin dua kali lipat harga angkutan barang yang [truk] listrik. Oleh karena itu, perlu ada upaya, insentif dan dukungan dari pemerintah agar pada saatnya akan dilakukan transisi," pungkas AHY.
Pada kesempatan yang sama, Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia Arief Wijaya mengamini bahwa sektor angkutan barang terutama truk membutuhkan insentif dalam rangka transisi menuju elektrifikasi.
“Jadi kalau menurut saya memang insentif guna mendukung transisi sektor transportasi seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, untuk terutama untuk angkutan berat, itu saya kira hal yang perlu dilakukan karena memang peluangnya cukup besar,” ujar Arief.
Beberapa contoh insentif yang dapat diberikan, misalnya dari sisi fiskal hingga kemudahan pembiayaan untuk beralih dari truk konvensional (internal combustion engine/ICE) ke truk listrik.
"Sebagai contoh misalkan kemudahan untuk proses transisinya sendiri, kemudian juga mungkin harga equipment-nya ketika dari misalkan truk yang berbasiskan combustion engine [ICE] ke listrik. Atau kebijakan-kebijakan lain yang memang itu bisa mendukung proses percepatan tadi,” pungkas Arief.
