Bisnis.com, JAKARTA — PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) memastikan kehadiran pabrik yang memproduksi baterai bahan baku nikel secara lokal akan mengerek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mobil listrik Ioniq 5.
Merujuk situs Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Hyundai Ioniq 5 memiliki nilai TKDN sebesar 40,00%. Alhasil mobil listrik ini memenuhi syarat insentif PPN dari 11% menjadi 1%.
Selain itu, pemerintah juga sudah mengerek bobot baterai dari komposisi TKDN menjadi 40% melalui Permenperin No. 28/2023. Hal ini berarti TKDN Hyundai Ioniq 5 berpotensi menembus 80% bila menggunakan baterai lokal.
Chief Operating Officer PT HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan nilai TKDN dari mobil listrik akan melalui berbagai pemeriksaan supaya bisa mendapatkan insentif dari pemerintah.
“Kalau tambah komponen baterai yang [bobotnya] paling besar, dan sudah dapat dipastikan bahwa pabriknya baterai di Indonesia pasti [TKDN] di atas 60%,” tuturnya dikutip Rabu (7/2/2024).
Di sisi lain, Hyundai juga masih menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan besaran insentif untuk mobil listrik, termasuk pembebasan bea masuk impor secara utuh (completely built up/CBU).
Baca Juga
Pemerintah juga dinilai cukup adil dalam mengeluarkan kebijakan dari mobil listrik, lantaran unit yang diimpor secara utuh tidak akan mendapatkan diskon PPN. Hanya mobil yang memenuhi syarat TKDN bisa mendapatkan insentif tersebut.
Hyundai Motor Co. merogoh kocek hingga US$3 miliar untuk membangun fasilitas baterai secara lokal bersama dengan LG Energy Solutions. Nilai investasi yang digelontorkan oleh Hyundai untuk pabrik baterai berkisar US$1,1 miliar.
Selanjutnya, masih ada investasi US$60 juta atau setara Rp929,22 miliar dalam rangka pembangunan Hyundai Energy Indonesia (HEI) untuk manufaktur sistem baterai.
Pabrik yang akan memproduksi baterai jenis Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) ini akan beroperasi pada April 2024. Mobil listrik Hyundai juga akan mulai ditanamkan baterai ini pada semester II/2024.
