Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa nilai investasi dari China di sektor otomotif saat ini masih terbilang minim, meski banyak mobil listrik asal Negeri Tirai Bambu itu membanjiri pasar Indonesia.
Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus mendorong agar realisasi investasi di sektor otomotif terus meningkat salah satunya dengan membebaskan bea masuk impor, dengan catatan industri mobil listrik dari luar negeri harus diboyong ke Indonesia.
Belum lama ini, melalui penerbitan Peraturan Presiden atau Perpres No. 79/2023, pemerintah memberikan insentif fiskal bagi pengimpor mobil listrik utuh, berupa pembebasan bea masuk hingga pajak penjualan barang mewah atau PPnBM.
“Kalau dia tidak membangun industri dalam negeri, kita tidak memberikan izin impornya masuk, itu maksudnya. Jadi pemberian pembebasan pajak impor dimaksudkan agar bagaimana industri mobil melakukan investasi dalam negeri,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/2/2024).
Dia mengamini bahwa di tengah gempuran mobil listrik China yang berdatangan, realisasi investasi China ke Indonesia untuk sektor otomotif nyatanya baru menyentuh Rp57,96 miliar.
Bahlil berharap dengan adanya sejumlah upaya insentif dari pemerintah, gairah investasi akan terdongkrak ke depannya.
Baca Juga
“Masih sedikit, nanti ke depan akan lebih banyak ya,” tandas Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi dari China di sektor otomotif mencapai US$3,69 juta atau setara Rp57,96 miliar (asumsi kurs jisdor Rp15.688 per US$) pada 2023.
Meski terbilang terbilang minim, nilai investasi dari China pada 2023 itu tumbuh 50,16% dibandingkan realisasi pada 2022 yang mencapai US$2,46 juta atau setara Rp38,60 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi investasi untuk sektor otomotif mencapai US$1,69 miliar atau Rp26,59 triliun sepanjang 2023, naik 25,91% dari US$1,34 miliar atau Rp21,12 triliun pada 2022.
Investasi paling besar masih berasal dari Jepang dengan nilai US$1,48 miliar sepanjang 2023. Disusul oleh Korea Selatan US$97,85 juta, Luxembourg US$35,87 juta, dan Hong Kong US$12,29 juta.
