Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor utuh atau completely built up (CBU) mobil listrik disebut akan segera terbit melalui Peraturan Presiden atau Perpres.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut harmonisasi dari para kementerian teknis sudah selesai dilakukan dan hanya tinggal menunggu aturan tersebut terbit.
“Mungkin Perpresnya tidak akan lama lagi [terbit], tapi secara tim teknis sudah selesai,” tuturnya di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Dia menegaskan kuota impor nantinya akan ditetapkan dan hanya diberikan kepada pabrikan otomotif yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi di Tanah Air.
Sebagai contoh, dia mengatakan apabila suatu merek asing ingin masuk ke Indonesia, maka harus ada komitmen dari kapasitas produksi yang nantinya akan dibangun. Baru setelah itu kuota impor akan diberikan oleh pemerintah.
“Kuota impor diberikan berdasarkan progres kerjanya. Jadi kalau programnya bangun pabrik baru 20%, ya kami kasih kuotanya juga 20%. Kalau produksi 50% kami naikan lagi 50% supaya tidak disiasati oleh pabrik mobil di luar untuk banjiri pasar otomotif,” jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan aturan mengenai insentif PPN 0% untuk impor mobil listrik secara utuh atau CBU masih dibahas oleh Kementerian terkait untuk keputusannya.
“Itu nunggu antar Kementerian juga, dan harus dibahas lagi ya terutama dengan Kementerian Keuangan,” katanya di kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (30/11/2023).
INVESTASI BYD
Bahlil juga mengatakan pabrikan mobil listrik terbesar asal China, yakni BYD juga telah berkomitmen untuk menanamkan modal di Indonesia dengan menggandeng Grup Bakrie sebagai mitra lokal.
Adapun, BYD selama ini memang menjadi pemasok untuk produksi bus listrik yang dilakukan oleh entitas Bakrie, yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR).
“BYD sudah masuk. Dia kan partner lokalnya Pak Anindya Bakrie ya dan mereka sudah kami fasilitasi,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya juga telah menerima jajaran pimpinan produsen mobil listrik asal China, yakni BYD di Istana Merdeka pada 27 Oktober 2023. Pemerintah pun beberapa kali menyuarakan minat investasi BYD di Tanah Air.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir dalam sebuah unggahan Instagram mengatakan BYD melihat potensi besar dari pasar kendaraan listrik di Indonesia.
“BYD sebagai perusahaan manufaktur kendaraan listrik terbesar di dunia melihat potensi besar Indonesia dan berminat untuk menjajaki kerja sama pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik dan energi hijau di Tanah Air,” tutur Erick melalui unggahannya di Instagram.
