Bisnis.com, JAKARTA- Secara umum, Pemerintah Indonesia harus merasa kecolongan dari Thailand terkait program pengembangan mobil dan kendaraan listrik.
Di Thailand, penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) terus tumbuh signifikan. Skema pemberian bantuan maupun insentif bagi pasar maupun industri yang berbeda dari Indonesia, merupakan faktor utama rangsangan pertumbuhan mobil listrik Thailand.
Sebagai gambaran, penjualan lima bulan pertama tahun ini untuk BEV di "Negeri Gajah Putih" mencapai 24.106 unit. BYD melalui modelnya Atto 3 mendominasi pasar dengan volume penjualan sebanyak 9.310 unit, dan mengemas pangsa pasar 38,6 persen.
Sebaliknya, pada saat bersamaan, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan BEV di Indonesia hanya mencapai 4.663 unit. Kontributor penjualan berasal dari model penerima insentif seperti Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev.
Dengan kinerja itu, Thailand bernyali menetapkan target pada 2030, sekitar 30 persen produksi merupakan BEV. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia masih belum bulat menentukan target penjualan maupun produksi.
Mengacu Permenperin No. 6/2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan TKDN BEV, terdapat target produksi BEV pada 2030 sebesar 600 ribu unit.
Baca Juga
Bahkan, Permenperin sebelumnya menyebutkan produksi Low Carbon Emission Vehicle yang meliputi HEV dan PHEV dipatok 20 persen dari total produksi 2 juta unit pada 2025 dan 25 persen dari 3 juta unit produksi pada 2030.
Pada faktanya meski pertumbuhan penjualan cukup tinggi, tetapi populasi masih sangat minim. Total pangsa BEV hanya 1 persen dari keseluruhan volume penjualan domestik.
Walau telah menerbitkan berbagai aturan terkait pengembangan mobil listrik, bahkan insentif diklaim telah memangkas 42 persen harga jual BEV, tetap saja kinerja penjualan maupun produksi masih jauh dari target.
Hal inilah yang kemudian melecut revisi rute kebijakan pengembangan ekosistem EV. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan rencana revisi kebijakan itu.
Pemerintah, kata keduanya, akan membebaskan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bagi seluruh mobil listrik, termasuk yang diimpor bulat-bulat. Aspek inilah yang sejak lama membedakan rute kebijakan antara Thailand dan Indonesia.
Berdasarkan aseanbriefing.com, Pemerintah Thailand memberikan bantuan subsidi untuk pembelian mobil listrik berdasarkan kapasitas baterai, untuk mobil CKD dan CBU berkapasitas 10-30 kWh akan menerima guyuran subsidi 70.000 Baht atau sekitar Rp30 juta. Kemudian, mobil listrik berkapasitas lebih dari 30 kWh akan mendapatkan relaksasi sebanyak 150.000 Baht atau senilai Rp66 juta, sementara untuk motor listrik sebesar 18.000 Baht sekitar Rp7 juta.
Adapun, pembebasan bea impor untuk komponen utama kendaraan listrik seperti baterai, motor traksi, kompresor untuk EV baterai, sistem manajemen baterai, unit kontrol penggerak, dan gigi reduksi antara 2022-2025. Sementara di Indonesia, pemerintah RI beberapa waktu lalu telah mengetok subsidi motor listrik Rp7 juta yang akan menyasar 200.000 unit, motor konversi 50.000 unit hingga akhir 2023.
Sedangkan untuk mobil listrik dengan TKDN 40 persen, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa bantuan pemerintah akan berupa pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, alhasil PPN yang ditanggung hanya 1 persen.
Artinya, selain perbedaan skema bantuan, yang menjadi pembeda lainnya adalah hak istimewa ini diberikan juga pada mobil listrik yang diimpor secara utuh atau CBU unit. Rinciannya, pengurangan bea masuk sebesar 40 persen untuk CBU yang dibanderol sebesar untuk kendaraan listrik yang terpasang sepenuhnya (CBU) dengan harga hingga 2 juta baht dan pengurangan 20 persen untuk kendaraan dengan harga antara 2 juta - 7 juta baht dari 2022 hingga 2023.
INVESTASI MOBIL LISTRIK
Di sisi lain, pemerintah mengungkapkan pembebasan PPN tersebut tidak berlaku untuk semua. ““Kata kuncinya ini hanya diberikan kepada calon investor yang sudah memberikan atau sudah men-submit rencana produksi dan investasi,” kata Agus Gumiwang saat ditemui Bisnis di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Saat ini, Agus melanjutkan salah satu investor yang dibidik dalam penerbitan insentif tersebut adalah BYD Co Ltd., mengingat perusahaan asal China tersebut telah membangun fasilitas produksi mobil EV di Thailand belum lama ini. Namun, dia mengatakan BYD masih menunggu insentif apa yang didapat dari pemerintah Indonesia apabila mereka ingin membawa investasinya ke Indonesia.
“Makanya kemarin diputuskan bea masuk dinolkan,” kata Agus.
Selain BYD, kebijakan pelonggaran pajak mobil listrik impor inipun bisa menggoda Tesla. Pasalnya, perusahaan mobil listrik besutan Elon Musk itu telah sepakat membangun kantor pusat regional di Malaysia, karena cocok dengan kebijakan fiskal negara tersebut.
Hal itu disampaikan dalam analisa Perwakilan Kamar Dagang AS Indonesia A. Lin Neumann. Dalam opininya di Nikkeiasia, Neumann menilai Tesla yang berkomitmen membangun kantor pusat regional di Cyberjaya, Malaysia disebut cocok dengan proposal yang ditawarkan Malaysia.
Menurutnya, Tesla membutuhkan tarif pajak yang lebih bebas untuk produk impor utuh, sekaligus minim proteksi pelaku industri lokal.
