Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staff Presiden (KSP), Moeldoko, menyampaikan bahwa pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan subsidi kendaraan listrik.
Dia mengakui bahwa bantuan pembelian kendaraan listrik ini berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, dirinya bersama pemangku kebijakan lain bakal melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan subsidi tersebut.
Menurut Moeldoko salah satu penyebab dari lambatnya realisasi bantuan pemerintah ini karena berbentuk subsidi. Artinya, relaksasi ini tidak bisa dinikmati oleh semuanya.
“Perkembangan subsidi kok lambat? Untuk itulah kita rapat mengevaluasi atas kebijakan itu dimana letaknya, apa yg jadi masalah? Jadi temen temen sekalian, karena subsidi maka itu tidak bisa dinikmati semunya, sehingga itu penyebab lambat,” kata Moeldoko di PEVS 2023, dikutip Jumat (19/5/2023).
Selanjutnya, mantan panglima TNI ini pun mengatakan potensi lamanya restitusi atau ganti kerugian pada program bantuan insentif mobil listrik akan memberatkan baik dari produsen maupun diler.
“Dan yang kedua bisa-bisa ada restitusi, jadi pajak 10 persen dan 1 persen ditanggung pembeli, tapi diler menanggung restitusii. Nah, dikhawatirkan dengan restitusi setahun baru dibayar pemerintah maka itu akan menjadi beban bagi diler-diler itu,” ujarnya.
Baca Juga
Permasalahan ini kemudian akan dievaluasi dengan pihak-pihak pemerintah terkait agar menjadi lebih sederhana. Misalnya, restitusi yang tadinya satu tahun bisa dipercepat menjadi satu atau dua bulan.
Sehingga dengan adanya pembicaraan ini maka program yang diharapkan dapat memacu ekosistem kendaran listrik di Indonesia ini akan semakin sederhana dan tidak menyulitkan siapapun. Baik dari produsen, hingga penerima subsidi.
Di sisi lain, Moeldoko menegaskan bahwa evaluasi ini tidak berasal dari kritik yang sempat dikeluarkan oleh calon Presiden, Anies Baswedan beberapa waktu lalu.
“Tidak [karena kritik Anies], ini evaluasi. Orang kan beli ada aplikasinya, dari sini bisa dilihat populasinya. Untuk itu kita respon, kenapa kok yang beli baru dikit. Jadi dasarnya dari masyarakat sudah diberi kesempatan subsidi tapi kok tidak direspon, ada apa? Nah, gitu loh,” tutup Moeldoko.
