Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Subsidi Kendaraan Listrik Tak Dicairkan Langsung ke Konsumen

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan penyaluran bantuan pembelian kendaraan listrik dialurkan lewat produsen. Ini alasannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (dari kiri) didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu memberikan pemaparan dalam konferensi pers tentang insentif kendaraan listrik di Jakarta, Senin (6/3/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (dari kiri) didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu memberikan pemaparan dalam konferensi pers tentang insentif kendaraan listrik di Jakarta, Senin (6/3/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik dipastikan bakal disalurkan melalui produsen kendaraan listrik, bukan diberikan langsung kepada konsumen.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penyaluran bantuan langsung ke konsumen dikhawatirkan akan disalahgunakan. 

“Kalau ke itu [konsumen] digunakan yang tidak benar,” kata Luhut dalam konferensi pers terkait insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Senin (6/3/2023).

Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang menambahkan, alasan insentif langsung diberikan ke produsen karena pemberiannya akan lebih efektif dibandingkan langsung kepada konsumen.

“Kalau untuk kendaraan baru ke produsen karena lebih gampang untuk kontrolnya. Bukan langsung ke konsumen. Sementara untuk konversi, ke bengkel yang bersangkutan,” ungkap Agus.

Dia menjelaskan, proses penyaluran bantuan dari pemerintah ini dimulai dari produsen harus mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi nilai kandungan lokal 40 persen. Hingga saat ini, kendaraan bermotor roda empat yang sudah memenuhi syarat tersebut adalah Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev.

Sementara untuk kendaraan roda dua yang sudah memiliki komponen lokal atau TKDN 40 persen adalah Gesits, Volta dan Selis.

“Nah, produsen tersebut mendaftarkan kepada kami, jenis kendaraan yang akan dimasukan ke program ini. Kemudian lembaga verifikasi, akan melakukan verifikasi terhadap VIN [Vehicle Identification Number] yang disesuaikan TKDN,” jelasnya.

Dalam prosesnya, Agus menyampaikan bahwa terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam skema ini, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian keuangan, manufaktur, dealership, verifikator, serta Bank Himbara. 

“Kemudian melakukan pendataan melalui dealership, berkoordinasi dengan Himbara untuk soal verifikasi. Kemudian pembayaran pergantiannya nanti kepada produsen. Dealership akan melakukan pemeriksaan data calon pembeli dan input berkas untuk klaim bantuan.

"Bank Himbara akan melakukan verifikasi dan pergantian bantuan kepada produsen. Jadi bukan konsumen yang kita berikan langsung tapi melalui produsen,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk calon konsumen mobil listrik dengan insentif harus datang ke dealer untuk memeriksa NIK. Terakhir, lembaga verifikator akan menetapkan berhak atau tidaknya pembeli tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper