Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Keuangan (BPK) merilis laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan insentif fiskal tahun 2020 sampai semester I/2021 di Kementerian Keuangan.
Salah satu hasilnya adalah pelaksanaan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) untuk kendaraan bermotor tak sesuai ketentuan. “PKP [pengusaha kena pajak] melaporkan tarif PPnBM tidak sesuai dengan ketentuan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan kepada WP [wajib pajak] atas penjualan suatu barang mewah,” tulis laporan seperti yang dikutip berdasarkan dokumen BPK, Rabu (29/6/2022).
Berdasarkan laporan BPK, penetapan PPnBm bertujuan untuk melindungi pedagang kecil ataupun produk lokal agar tak digerus para penjual komoditas impor. Berdasarkan regulasi normal, tarif PPnBM Kendaraan Bermotor paling rendah 10 persen dan paling tinggi 200 persen.
Terkait kebijakan PPnBM DTP Kendaraan Bermotor yang mulai dilaksanakan pada Maret tahun lalu, BPK melakukan pengujian atas tarif PPnBM yang dilaporkan oleh PKP. Program PPnBM DTP Kendaraan Bermotor dialokasikan dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Dari hasil pengujian diketahui terdapat satu WP Penjual yang melaporkan tarif PPnBM sebesar 300 persen dan 400 persen dengan nilai total PPnBM sebesar Rp226.721.747.007,” tulis laporan.
Hingga kini, Bisnis tengah mengklarifikasi laporan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. Lebih jauh, para penerima insentif PPnBM ini merupakan para pemasar produk dengan tingkat pembelian lokal tertentu.
Baca Juga
Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (LKPP), diketahui insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor otomotif menelan anggaran hingga Rp4,9 triliun selama setahun pelaksanaan.
Insentif PPnBM kendaraan bermotor itupun masuk dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang mempunyai anggaran sebesar Rp744,77 triliun. Diskon PPnBM itu masuk dalam klaster kelima yang dialokasikan sekitar Rp63,83 triliun.
Pada klaster ini, selain PPnBM kendaraan Bermotor, terdapat juga insentif pembebasan PPh Impor, PPN DTP, dan PPh Pasal 25. Alokasi anggaan awal PPnBM DTP itu sebesar Rp3,46 triliun, tetapi realisasi itu membengkak hingga Rp4,91 triliun.
PPnBM DTP itu diberikan kepada produk mobil tertentu dari 6 WP/Badan Usaha. Mengacu pada Permenperin No. 169/2021, keenam penikmat diskon PPnBM itu adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), PT Astra Daihatsu Motor (ADM), PT Mitsubishi Motors Krama Yudah Indonesia (MMKI), PT Honda Prospect Motor (HPM), PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia (Wuling).
Realisasi kebijakan PPnBM DTP pada tahun lalu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.120/2021. Ketentuan produk yang mendapat insentif antara lain, mobil dengan isi silinder di bawah 1.500 cc, diskon sebesar 50 persen untuk mobil dengan isi silinder 1.501-2.500 cc berpenggerak 4x2, dan potongan 25 persen untuk mobil berkapasitas sama dan berpenggerak 4x4.
