Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kaji Cukai Emisi Karbon, Pemerintah Bakal Jaring Masukan Asosiasi

Pengkajian soal ekstensifikasi cukai ini bakal didahului dengan pembentukan panitia antarkementerian.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 13 Februari 2020  |  14:18 WIB
Karyawan mengamati mobil hybrid dan mobil listrik sebelum prosesi penyerahan kepada pemerintah Indonesia di Jakarta, Senin (26/2/2018). Mitsubishi Motors memberikan 8 unit Mitsubishi Outlander PHEV model SUV plug-in Hybrid, 2 unit mobil listrik i-MiEV dan 4 unit quick charger kepada pemerintah indonesia. - JIBI/Nurul Hidayat
Karyawan mengamati mobil hybrid dan mobil listrik sebelum prosesi penyerahan kepada pemerintah Indonesia di Jakarta, Senin (26/2/2018). Mitsubishi Motors memberikan 8 unit Mitsubishi Outlander PHEV model SUV plug-in Hybrid, 2 unit mobil listrik i-MiEV dan 4 unit quick charger kepada pemerintah indonesia. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan bakal melakukan sesi hearing terkait dengan kajian skema pengenaan cukai atas emisi karbon kendaraan bermotor.

Hal ini disampaikan Kasubdit Humas Bea Cukai Deni Surjantoro kepada Bisnis, Kamis (13/2/2020). Dia memastikan aturan ini masih dalam tahap pengkajian.

“Kalau dari sisi cukai masih dalam pengkajian, tentu nanti ada hearing dengan pelaku industri yang mungkin akan diwakili asosiasi-asosiasi industri,” ujar Deni.

Deni mengatakan proses pengkajian soal ekstensifikasi cukai ini bakal didahului dengan pembentukan panitia antarkementerian. Pihaknya juga bakal melakukan konsultasi dengan pihak legislator di Senayan.

Dia juga belum bisa memastikan apakah aturan ini bakal menggantikan pengenaan Pajak Penjualan Barang atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan bermotor.

“Proses pengkajian ini pasti akan didahului juga dengan panitia antar kementerian juga perlu konsultasi ke parlemen dan lain sebagainya jadi ini tetap berjalan mengalir apakah ini sebagai pengganti PPnBM atau tidak,” ucapnya.

Diketahui, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tengah mempertimbangkan dua skema cukai atas emisi karbon terhadap kendaraan bermotor.

Pertama, banyak negara di dunia mengenakan cukai atas emisi atas pembelian kendaraan bermotor. Kedua, terdapat pula negara seperti Inggris yang mengenakan cukai atas emisi setahun sekali.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otomotif Bea Cukai
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top