Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KEMENHUB: 78% Truk Langgar Aturan Rancang Bangun

Kementerian Perhubungan menemukan sebanyak 78% truk melanggar aturan rancang bangun. Dua hal yang dilanggar adalah kelebihan muatan dan dimensi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 05 April 2018  |  16:00 WIB
KEMENHUB: 78% Truk Langgar Aturan Rancang Bangun
Truk panjang. - mymagnificentindonesia.wordpress.com

Bisnis.com, BANTEN – Kementerian Perhubungan menemukan sebanyak 78% truk melanggar aturan rancang bangun. Dua hal yang dilanggar adalah kelebihan muatan dan dimensi.

Hasil tersebut didapatkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sucofindo dan Surveyor Indonesia pada 3 bulan terakhir 2017. Daerah yang menjadi sampel adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan kerugian negara dari hal itu sebanyak Rp46 triliun dalam satu tahun dari kerusakan jalan saja.

“Ini penting dibenahi. Tahun ini harus ada lompatan besar untuk membenahi hal tersebut,” katanya dalam Seminar Keselamatan Berkendara 2018 di Hino kota Tangerang, Banten, Kamis (5/4/2018).

Satu hal yang telah dilakukan adalah menerapkan tilang elektronik untuk menghapuskan pungutan liar. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat menghilangkan aksi ilegal di jalan raya tersebut. “Saya butuh juga kerja sama dari pengusaha. Kalau ditilang, jangan sampai diselesaikan dengan cara ilegal,” ujar Budi.

Mengutip Antara, Sebanyak 9 jembatan timbang di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah memberlakukan tilang elektronik. Pemberlakuan ini bertujuan sebagai transparansi denda oleh pelanggar karena pembayaran langsung melalui bank. Pengemudi yang melanggar atau terkena tilang, dapat menyetorkan uang titipan denda senilai Rp500 ribu sebelum tanggal sidang.

Adapun selain penindakan tegas di jalan raya, Kemenhub juga tengah berusaha melihat masalah dari hulu ke hilir. Nyatanya, menyalahi aturan muatan dan dimensi melibatkan banyak pihak, mulai dari karoseri hingga pelaku usaha. Hal tersebut diatur di dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

“Semua, baik yang menyuruh [pelaku usaha] dan membuat [karoseri] membuat truk atau bus menyalahi aturan akan ditindak,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Karoseri Laksana Askarindo
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top