Bisnis.com, JAKARTA – Regulasi baru di Vietnam belum mengganggu ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) Indonesia secara keseluruhan.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pengapalan CBU Januari 2018 naik 19,46% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, atau menjadi 18.649 unit.
Gaikindo mencatat ada lima merek yang aktif melakukan pengiriman CBU dari Indonesia. Sebanyak 2 merek melaporkan penurunan, sedangkan 3 merek lain tumbuh. Secara persentase, Hino turun paling banyak dengan 25%. Kemudian diikuti oleh Toyota turun 11,97%.
Sementara itu, Suzuki naik paling tajam dengan 146,95% menjadi 4.539 unit. Daihatsu naik 30,16% (6.128 unit) dan Hyundai naik 0,83% (242 unit).
Kendati demikian, Toyota masih menjadi merek yang paling banyak melakukan pengiriman CBU dari Indonesia. Merek ini berkontribusi sebanyak 40,62% atau 7.575 unit. Kemudian Daihatsu 32,86%, Suzuki 24,34%, Hyundai 1,3%, dan Hino 0,88%.
Yuichi Naito, Sales and Marketing Director HMSI mengatakan permintaan Vietnam tergolong tinggi. “Ini ada masa transisi, mudah2an bisa stabil ke depan,” katanya dalam acara Hino Media Gathering, Selasa (20/2/2018).
Baca Juga
Adapun diberitakan sebelumnya bahwa Vietnam memberlakukan aturan baru yang rumit bagi manufaktur yang mengirim kendaraan bermotor ke sana. Padahal seharusnya beberapa pabrikan otomotif yang mengisi pasar Vietnam bersuka-cita karena implementasi tarif bea masuk 0% berlaku tahun ini.
Vietnam memberlakukan aturan impor mobil baru dengan mewajibkan setiap perusahaan membawa vehicle type approval (VTA) dari negara asal. Permasalahanya pemerintah hanya merilis VTA untuk pasar domestik berdasarkan kondisi jalan di Indonesia.
Selain itu aturan yang lebih memberatkan adalah pengecekan emisi dan keselamatan yang harus dilakukan pada setiap pengapalan dan per model. Sebelumnya hal ini hanya dilakukan pada pengiriman perdana.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc membahas hal itu. “Perdana Menteri Vietnam Berjanji pada Bapak [Presiden] untuk segera menerbitkan aturan teknis untuk lebih jelas,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/2/2018).
