Bisnis.com, JAKARTA -- PT PLN akan menyiapkan 1.000 stasiun penyedia listrik umum (SPLU) untuk pengisian daya listrik kendaraan pada tahun ini.
Salah satu SPLU yang dipantau Bisnis di Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis (24/8/2017). Satu stasiun bisa menghasilkan daya 5.500 volt ampere (VA). Idealnya, selama satu hari, bisa mengisi daya untuk 11 sepeda motor listrik, seperti motor pabrikan Viar yang biasanya memerlukan 500 VA.
Kehandalan SPLU yang saat ini ada sudah lebih dari cukup mengisi ulang daya (charging) motor listrik dalam waktu 4 jam. Sebab, motor full charging ini hanya membakar daya 3,5 kWh dengan jarak tempuh yang bisa dicapai 80 km.
Tarif listrik di SPLU Rp1.647 kilo watt hour (kWh). Jadi, dengan mengisi daya 3,5 kwh di kali Rp1.647 per kwh, maka pengendara hanya mengeluarkan uang Rp5,764 untuk perjalanan 80 km. Ini tentunya lebih murah dibandingkan dengan kendaraan biasa.
Lalu, bagaimana PLN membangun infrastruktur SPLU tersebut? Ternyata, PLN hanya membutuhkan komponen meteran listrik prabayar untuk mengambil saluran dari tiang listrik.
"PLN hanya memasang keran untuk mengambil listriknya," kata anggota Tim Mobil Listrik PLN Leo Basuki kepada Bisnis, Kamis (24/8/2017).
Baca Juga
Untuk pembangunan SPLU, PLN membutuhkan anggaran Rp7 juta. Selain memasang meteran prabayar, PLN juga perlu memasang alat keamanan, seperti alat yang mematikan listrik saat tidak terpakai agar tidak membahayakan.
"PLN juga memperhatikan tempatnya sehingga tidak menyebabkan kemacetan," sambungnya.
SPLU sebagai charging station kendaraan listrik akan lebih tepat apabila ditempatkan di tempat parkir, Shelter dan rest area, karena di sana mobil atau motor listrik akan diparkir dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat sekaligus discharge.
Bicara soal keuntungan bisnis, Leo menjawab, bahwa PLN tidak semerta-merta mencari keuntungan. Apalagi, PLN berkomitmen untuk mendukung energi hijau.
Dia menambahkan, komitmen PLN ini dilatarberlakangi banyak pertimbangan, seperti pemanasan global dan dampaknya terhadap iklim serta lingkungan.
Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam COP 21 di Paris yakni komitmen yang diberikan Indonesia adalah mengurangi emisi hingga 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan international.
