Bisnis.com, BEKASI—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kebutuhan terhadap kendaraan rendah emisi seperti mobil hibrida semakin mendesak.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat berpendapat waktu bagi Indonesia lebih serius memikirkan pengembangan produk low carbon emission, baik hibrida, listrik maupun berbahan bakar gas.
"Bagaimana untuk mengurangi selisih [mahalnya] harga hybrid dengan tipe lain, ini mau kami diskusikan dengan produsen. Thailand saja berhasil menjalankan hybrid," ujarnya, di Bekasi, Kamis (5/6/2014).
Sejauh ini belum diketahui insentif apa yang bisa diberikan kepada produsen kendaraan untuk menekan harga jual hibrida secara drastis. Teknis mengenai produk ini akan tercakup dalam program low carbon emission (LCE).
Sampai sekarang belum ada peraturan khusus yang menaungi pengembangan LCE. Jika beleid tentang hibrida terbit dipastikan akan berlaku untuk semua merek.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan rerata mobil rendah emisi menggunakan teknologi tinggi sehingga biaya produksinya lebih mahal dari tipe lain.
"Hibrida bisa diproduksi massal asalkan ada insentif. Tanpa insentif [harga mahal] siapa yang mau beli?" ucapnya.
Aturan pajak yang ada sekarang dinilai belum memadai untuk pengembangan LCE. Insentif tertinggi yang disediakan adalah pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 75% dari harga jual untuk LCE yang dapat menempuh 20 km untuk setiap liter bahan bakar setara minyak sampai 28 km.
PPnBM 50% dari harga jual tersedia bagi kendaraan bermotor yang mengonsumsi seliter bahan bakar setara minyak untuk jarak lebih dari 28 km. Insentif ini tersedia bagi kendaraan berteknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, dan CNG/LGV dedicated engine. Bahkan, PPnBM low cost and green car.
