Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum berencana mengguyur mobil hybrid dengan insentif meski dinantikan oleh pelaku industri otomotif.
Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, keputusan untuk memberikan insentif mobil hybrid perlu dipertimbangkan secara matang dengan menimbang berbagai faktor, termasuk kondisi pasar otomotif yang saat ini sedang lesu.
Lebih lanjut, dia mengatakan, prioritas pemerintah saat ini lebih memilih untuk fokus pada pengembangan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV). Alhasil, insentif mobil hybrid kemungkinan dilihat pemerintah dapat menimbulkan beban fiskal, terutama jika memang penjualannya sudah meningkat secara signifikan.
"Namun, bahaya serius jika sales [mobil hybrid] turun berpotensi menggerogoti daya hidup industri-industri komponen dalam negeri yang saat ini berada dalam tekanan operasional," ujar Yannes kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/10/2024).
Menurutnya, mobil hybrid dipandang sebagai teknologi transisi menuju kendaraan listrik murni dan sejatinya memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan calon pembeli BEV murni tersebut.
Lebih lanjut, Yannes menuturkan, penerapan pajak karbon juga tampaknya bisa menjadi pertimbangan yang adil untuk seluruh ekosistem industri, baik mobil berbasis BBM (internal combustion engine/ICE), hybrid electric vehicle (HEV), maupun BEV yang ada di Indonesia.
Baca Juga
"Jadi, tampaknya, pemerintah perlu melakukan kajian lanjutan yang komprehensif terkait hal tersebut dan mengambil keputusan yang tidak semakin melemahkan ketahanan industri otomotif lokal yang ada, tanpa melupakan program utama menuju BEV," pungkasnya.
Perlu diketahui, belakangan ini pertumbuhan penjualan BEV dan HEV secara bulanan nyaris sama. Mengacu data Gaikindo, penjualan mobil hybrid tembus 6.099 unit pada Agustus 2024. Capaian itu naik 23,11% dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 4.954 unit.
Sementara itu, penjualan BEV tercatat sebesar 5.290 unit pada Agustus 2024, atau naik 23,91% dibandingkan Juli sebanyak 4.269 unit.
Keputusan Hybrid Menggantung
Diberitakan sebelumnya, keputusan pemerintah terkait insentif mobil hybrid masih belum jelas hingga saat ini. Sebab, meskipun tidak diresmikan, kebijakan tersebut juga tak sepenuhnya ditolak oleh pemerintah.
Pada Agustus 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui ada beberapa pihak yang menunggu kebijakan baru untuk segmen hybrid. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap dengan kebijakan-kebijakan yang ada.
Kala itu, dia hanya mengatakan tidak ada perubahan kebijakan tambahan lain, tetapi Airlangga juga tidak secara tegas menolak adanya insentif hybrid.
Baru-baru ini, Airlangga juga hanya merespons singkat saat ditanya mengenai ada atau tidaknya insentif untuk mobil hybrid pada tahun depan.
"Selama ini tanpa insentif juga kan penjualan hybrid sudah cukup baik," singkat Airlangga saat ditemui usai acara Green Initiative Conference di Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
