Top 5 News Bisnisindonesia.id: Roadmap Motor Listrik hingga Pesaing Baru BSI

Bisnis.com, JAKARTA — Masih rendahnya animo masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik di Tanah Air tidak serta merta membuat pemerintah berputus asa. Kendati jalan untuk melajukan kendaraan hijau itu di tanah Zamrud Khatulistiwa masih panjang, pemerintah meyakini adopsi sepeda motor listrik dapat bergerak lebih cepat.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong penggunaan motor listrik, termasuk dengan memberikan subsidi harga sepeda motor listrik. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, yakni untuk pengisian daya.

Hanya saja, pemerintah pun tak menampik susahnya untuk mengubah mindset masyarakat agar memilih kendaraan ramah lingkungan dan mendorong perubahan perilaku mengadopsi kendaraan listrik.

Padahal, peralihan era kendaraan listrik di Indonesia sejatinya dapat dimulai dari sepeda motor. Selain harganya yang terjangkau, rasio kepemilikan sepeda motor juga terus meningkat setiap tahunnya.

Di sisi lain, Industri perbankan syariah Tanah Air bakal segera kedatangan sejumlah pemain baru hasil konsolidasi bisnis di antara beberapa pemain lama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal akan adanya aksi konsolidasi di antara beberapa bisnis syariah perbankan Tanah Air.

Selama ini, industri perbankan tengah mengantisipasi aksi merger antara unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN Syariah dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Namun, di luar aksi itu, rupanya OJK telah mengantongi rencana aksi konsolidasi di antara pemain lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa berbeda dengan aksi merger BTN Syariah dan Bank Muamalat yang didorong oleh Kementerian BUMN, aksi korporasi dari perbankan syariah lainnya itu datang dari swasta.

"Ada beberapa [aksi merger], tetapi masih dalam tahap pendahuluan, di-lead bank swasta," katanya setelah acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada Selasa (20/2/2024).

Dian mengatakan bahwa aksi korporasi itu kemungkinan bisa dijalankan oleh tiga hingga empat bank. "Ada beberapa calon yang tentu diharapkan menjadi merger yang cukup besar," tutur Dian.

Dua cuplikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id yang disajikan secara mendalam dan analitik. Berikut selengkapnya:

1. Jalan Panjang Melajukan Motor Listrik di Zamrud Khatulistiwa

“Tugas kita masih panjang. Menyoroti statistik tren kenaikan suhu dan peningkatan emisi CO2, pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, ini akan menyebabkan polusi udara semakin parah. Maka dari itu, transisi menuju kendaraan listrik menjadi langkah yang krusial dalam menjaga kualitas udara yang lebih baik,” kata Sripeni Inten Cahyani, Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bidang Ketenagalistrikan, dalam keterangannya dikutip Selasa (20/2/2024).

Sebagai gambaran, pemerintah telah menargetkan produksi 1,76 juta sepeda motor listrik pada 2025. Akan tetapi, hingga akhir 2023 jumlah sepeda motor listrik baru mencapai sekitar 108.000 unit.

Tidak jauh berbeda, realisasi program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik sepanjang tahun lalu berdasarkan data Kementerian ESDM juga masih di bawah 1.000 unit dari target 50.000 unit. Di sisi lain, pemerintah juga memasang target tinggi untuk konversi motor listrik pada 2024, yakni sebanyak 150.000 unit.

Lewat target konversi tahun ini, pemerintah dapat menghemat devisa sampai US$10 juta atau setara dengan Rp149,04 miliar (asumsi kurs Rp14.904 per dolar AS). Penghematan itu diperoleh dengan asumsi potensi pengurangan impor BBM sebesar 20.000 kiloliter nantinya.

Inten menekankan bahwa Indonesia harus bertindak cepat dan berupaya sigap dalam mengurangi dampak negatif kendaraan bermotor sehingga target mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju nol emisi karbon (net zero emission/NZE) dapat tercapai.

“Melalui insentif [motor listrik] sebanyak Rp10 juta untuk sepeda motor konversi dan Rp7 juta untuk sepeda motor listrik baru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghasilkan lingkungan yang lebih bersih,” ujar Inten.

2. Pertaruhan Harga Gas Murah Industri di Tangan Pemerintahan Baru

Tidak adanya kepastian akan keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) pada masa pemerintahan baru atau 2025 nanti, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri manufaktur yang selama ini menerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Kendati penyerapan alokasi gas dengan harga khusus yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) itu disebut-sebut masih belum optimal, nyatanya selama ini dapat menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksi.

Wajar, jika kelompok industri penerima manfaat HGBT tersebut, yakni sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet tetap berharap agar kebijakan tersebut dapat terus berlanjut.

Hanya saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri belum dapat memastikan ihwal kelanjutan kebijakan HGBT untuk industri penerima selepas 2024. Tak hanya itu, menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Kementerian ESDM juga perlu melakukan evaluasi lanjutan soal usulan perluasan program HGBT untuk diberikan ke semua sektor industri.

Tutuka menyebut bahwa Kementerian ESDM tidak ingin gegabah memastikan kelanjutan program gas murah dari hulu di masa mendatang. Itu sebabnya, Tutuka berharap agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga ikut melakukan evaluasi lebih dahulu soal permohonan perpanjangan program HGBT pada tahun depan.

3. Angin Segar Pengembang Properti Dapat Kepastian Kelanjutan Insentif PPN DTP

Akhirnya beleid implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 2024 telah terbit. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 menjadi beleid yang ditunggu-tunggu pengembang dalam menerapkan insentif PPN DTP.

Pasalnya, PMK nomor 120 tahun 2023 tentang PPN DTP tahun anggaran 2023 hanya berlaku untuk tahun lalu saja. Oleh karena itu, dari awal Januari hingga pertengahan Februari tahun ini pengembang sangat menantikan beleid PMK PPN DTP. PMK nomor 7/2024 tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2024 dan berlaku efektif mulai 13 Februari 2024.

Dalam beleid ini, Pemerintah tetap memberikan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah primary atau baru komersial non subsidi hingga seharga Rp5 miliar. Meskipun penerima insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar, namun stimulus bebas PPN yang berikan tetap sebatas Rp2 miliar. Artinya, apabila membeli rumah dengan harga Rp2 miliar, maka PPN 100% ditanggung oleh pemerintah. Namun jika membeli rumah dengan harga Rp5 miliar, maka pemerintah tetap memberikan insentif PPN namun dengan batas Rp2 miliar saja sehingga konsumen hanya membayar PPN sebesar 11% untuk sebesar Rp3 miliar.

PPN DTP diberlakukan 100% untuk periode November 2023 hingga Juni 2024. Selanjutnya, mulai Juli 2024 hingga Desember 2024, PPN DTP yang diberikan adalah sebesar 50%.

Dalam pasal 2 PMK nomor 7/2024, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2024. Adapun rumah tapak berupa bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor. Sementara itu, satuan rumah susun (rusun) yang dimaksud berfungsi sebagai tempat hunian.

Di pasal 4, rumah tapak dan rusun yang dapat memanfaatkan insentif ini adalah hunian baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh pengembang yang dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan. Kode identitas rumah tapak dan rusun tersebut dapat diperoleh melalui aplikasi Sikumbang milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

4. Emiten Prajogo Pangestu CUAN Resmi Jadi Pengendali Baru Petrosea (PTRO), Prospektif?

Emiten Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melalui anak usahanya PT Kreasi Jasa Persada telah menyelesaikan pembelian saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) dan menjadi pengendali baru.

Corporate Secretary Petrindo Jaya Kreasi Robertus Maylando Siahaya mengatakan PT Kreasi Jasa Persada (KJP) telah menyelesaikan pembelian dari PT Caraka Reksa Optima (CRO) atas sebanyak 342.925.700 saham yang mewakili 34% dari modal disetor dan ditempatkan di dalam PT Petrosea Tbk. (PTRO).

“Dengan adanya Pengambilalihan tersebut, maka KJP menjadi pemegang saham pengendali baru di dalam PTRO,” tulis Robertus, Selasa (20/2/2024).

Tujuan dari pengendalian adalah untuk menambah aset Perseroan, memperluas jaringan usaha serta bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang Perseroan untuk menjadi perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan yang terintegrasi.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, CUAN meraih fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) senilai Rp1,35 triliun yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi dengan total rencana transaksi sebesar Rp940 miliar.

Direktur Utama CUAN Michael mengungkapkan bahwa perusahaan, bersama dengan anak perusahaan PT Mareta Persada dan PT Kreasi Jasa Persada, baru-baru ini meraih perjanjian fasilitas kredit dengan BNI pada tanggal 15 Februari 2024.

5. Tak Hanya BTN-Muamalat, Akan Hadir Penantang Baru BSI dari Perbankan Swasta

Industri perbankan syariah Tanah Air bakal segera kedatangan sejumlah pemain baru hasil konsolidasi bisnis di antara beberapa pemain lama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal akan adanya aksi konsolidasi di antara beberapa bisnis syariah perbankan Tanah Air.

Selama ini, industri perbankan tengah mengantisipasi aksi merger antara unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN Syariah dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Namun, di luar aksi itu, rupanya OJK telah mengantongi rencana aksi konsolidasi di antara pemain lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa berbeda dengan aksi merger BTN Syariah dan Bank Muamalat yang didorong oleh Kementerian BUMN, aksi korporasi dari perbankan syariah lainnya itu datang dari swasta.

"Ada beberapa [aksi merger], tetapi masih dalam tahap pendahuluan, di-lead bank swasta," katanya setelah acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada Selasa (20/2/2024).

Dian mengatakan bahwa aksi korporasi itu kemungkinan bisa dijalankan oleh tiga hingga empat bank. "Ada beberapa calon yang tentu diharapkan menjadi merger yang cukup besar," tutur Dian.

Adapun, aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) yang terbit tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel