Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Thailand sama-sama bersaing menjadi hub produksi mobil listrik. Kedua negara pun mengeluarkan paket kebijakan yang meringankan pungutan bagi mobil listrik terutama battery electric vehicle atau BEV.
Pemberian insentif merupakan modal bagi setiap negara untuk memacu populasi kendaraan listrik. Selain memacu pembelian, insentif ini juga diharapkan bisa menarik investasi dari pelaku industri otomotif.
Misalnya, Thailand dan Indonesia merupakan dua negara yang berambisi dalam persaingan pada industri kendaraan listrik dengan menggelontorkan beberapa insentif, baik untuk pembelian maupun fiskal.
Dikutip Bangkok Post pada Senin (19/6/2023), Thailand memiliki prospek insentif yang berfokus pada konsumen dan akan melengkapi insentif bagi pembuat mobil agar memproduksi EV secara lokal.
Pemerintah Thailand memberikan bantuan subsidi untuk pembelian mobil listrik berdasarkan kapasitas baterai, untuk mobil CKD dan CBU berkapasitas 10-30 kWh akan menerima guyuran subsidi 70.000 Baht atau sekitar Rp30 juta.
Kemudian, mobil listrik berkapasitas lebih dari 30 kWh akan mendapatkan relaksasi sebanyak 150.000 Baht atau senilai Rp66 juta, sementara untuk motor listrik sebesar 18.000 Baht sekitar Rp7 juta.
Baca Juga
Adapun, pembebasan bea impor untuk komponen utama kendaraan listrik seperti baterai, motor traksi, kompresor untuk EV baterai, sistem manajemen baterai, unit kontrol penggerak, dan gigi reduksi antara 2022-2025.
Lebih jauh, komite kebijakan kendaraan listrik Thailand juga telah menyetujui untuk mengurangi cukai pada baterai EV dari 8 persen menjadi 1 persen, sambil memberikan program subsidi 24 miliar baht untuk industri baterai.
Perinciannya, pabrik yang memproduksi baterai EV dengan kapasitas kurang dari 8 GWh akan menerima subsidi mulai dari 400 hingga 100 baht per kWh. Baterai dengan kapasitas lebih besar dari 8GWh akan mendapatkan bantuan mulai dari 600 hingga 800 baht per kWh.
Alhasil, dengan adanya insentif ini diharapkan total penjualan mobil listrik murni di Thailand akan meningkat 38,9 persen atau berada pada level 29.100 unit. Sementara, dengan mengacu pada data Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) sejauh ini BEV Thailand telah terdistribusi sebanyak 18.484 pada periode Januari-April 2023.
Di sisi lain, Indonesia yang bergerak mendukung industri kendaraan listrik dan akselerasi transformasi ekonomi melalui insentif pembelian mobil listrik. Melalui aturan PMK No.38/2023 yang berlaku sejak 1 April 2023, Indonesia telah memberikan insentif fiskal berupa PPN DTP sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen.
Berdasarkan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF 2023), insentif fiskal kendaraan listrik ini diklaim lebih baik dibandingkan beberapa negara lain dengan mencapai 42 persen dari harga jual.
Hitungan tersebut berasal dari insentif PPnBM setara 13 persen dari harga jual, pajak impor sebesar sekitar tiga persen dari harga jual, BBNKB dan PKB sekitar 18 persen dari harga jual serta PPN DTP sebesar 10 persen dari tarif normal 11 persen.
Namun, dengan klaim telah memberikan insentif hampir setengahnya dari harga jual, kebijakan itu belum memacu populasi kendaraan listrik manandingi pesaing terdekat Thailand. Sebab, kinerja distribusi mobil listrik untuk tahun ini masih terbilang minim dengan pencapaian 4.633 unit sepanjang Januari-Mei 2023.
