Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke – 42 resmi berakhir beberapa waktu lalu. Perhelatan ini tentunya didukung oleh mobil listrik yang membawa semangat green mobility dari beberapa merek, misalnya Wuling dan Toyota.
Secara terperinci, Wuling melalui mobil listrik mungil andalannya telah mendukung KTT Asean 2023 telah menyerahkan 50 unit Air ev, sedangkan Toyota membawa 65 unit mobil listrik bZ4X.
Lalu, bagaimana nasib dari puluhan kendaraan listrik tersebut?
Brand and Marketing Wuling Motors, Dian Asmahani mengatakan Wuling Air ev bekas KTT Asean 2023 resmi dijual dengan potongan harga mencapai Rp15 juta.
Terlebih, dengan harga Air ev Long Range Rp299,5 juta akan semakin murah ketika ditambah dengan insentif pembelian. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Air ev eks KTT Asean 2023 masih memiliki kilometer dibawah 1.000 km.
“50 unit [Air ev] sudah ada waiting list, puluhan lebih, memang ini mesti buru-buru datang ke sini [ke PEVS 2023]. Kilometernya tidak sampai 500, pokoknya dibawah 1.000 km. Nanti ditambah potongan PPN, [ini] long range warna putih,” kata Dian di Jakarta, dikutip Jumat (19/5/2023).
Baca Juga
Sementara itu, nasib mobil listrik Toyota bZ4X masih akan kembali ke pabrikan untuk dilakukan pengecekan kondisi. Hal itu disampaikan oleh Marketing Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM).
Dia menyebutkan bahwa setelah kondisi bZ4X di cek, maka nanti hasilnya akan menentukan penurunan atau tidaknya banderol harga dari mobil listrik tersebut.
“Mobil akan kembali ke kita soon. Nanti kita akan evaluasi kondisinya seperti apa. Kalau belum dipakai berarti masih baru. Tapi kalau sudah dipakai, nanti kita akan lihat apakah akan ada sedikit penurunan harga atau tidak,” kata Anton.
Adapun, menurut Anton biasanya memang kondisi mobil listriknya akan masih sama seperti baru. Pasalnya, dengan pengalaman pada KTT G20 di Bali pada tahun lalu, jarak tempuh yang digunakan bZ4X tidak terlalu jauh.
Dia juga menambahkan, mobil listriknya ini masih akan disuplai ke pemerintahan, di antaranya, Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah.
“Tapi biasanya, berdasarkan pengalaman kita di KTT Bali kilometernya tidak terlalu jauh. Jadi penurunan harganya tidak terlalu banyak, dan pengalaman kami di KTT Bali [tahun lalu], kebanyakan memang yang order pemerintah juga. Jadi kembali lagi ke pemerintah baik dari Kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah,” tutup Anton.
