Bisnis.com, JAKARTA - Sudah sepekan diumumkannya subsidi untuk motor listrik, produsen masih belum bisa menikmati relaksasi pembelian sebesar Rp7 juta.
Pasalnya, agen pemegang merek atau APM motor listrik masih belum bisa memproses verifikasi yang disediakan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin secara daring. Padahal, produk-produk tersebut telah mengantongi sertifikat TKDN dengan rata-rata minimum 40 persen.
Seperti halnya, Volta yang masih menunggu verifikasi dari pemerintah melalui Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik atau Sisapira.
Meski demikian, Direktur Utama PT Energi Selalu Baru (Volta) Abraham Theofilus menyampaikan saat ini pihaknya tengah mendata masyarakat yang sudah tertarik dengan motor listrik Volta.
"Kami masih menunggu [verifikasi] ya, mungkin nanti hari kamis kalau tidak salah ada pertemuan dengan Kementerian terkait. Kami juga sudah mendata yang tertarik pada motor listrik Volta, tapi masih nunggu Sisapira itu," kata Abraham di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Senada dengan Volta, produsen motor listrik lain yakni Selis juga tengah menunggu verifikasi dari Sisapira agar pembelian motor listrik bisa menggunakan subsidi Rp7 juta.
Baca Juga
Adapun, Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan bahwa selama sepekan setelah diumumkannya subsidi motor listrik, pihaknya mengklaim telah membukukan pemesanan 1.800 unit.
“Sejak terbitnya pengumuman terkait dengan subsidi hingga saat ini, telah masuk 1.800 permohonan. Namun, Selis masih menunggu arahan pemerintah untuk hal-hal teknis pengajuan dalam website Sisapira,” kata Wilson kepada Bisnis.
Selain itu, Corporate Communications Officer PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) Rio C Andesta, mengatakan pembelian motor Gesits dengan subsidi masih tertunda verifikasi pemerintah.
Sebagaimana diketahui, Sisapira merupakan situs untuk mendata produk untuk penerima program subsidi. Nantinya, perusahaan motor listrik dapat mendaftarkan produknya, mulai dari menyampaikan data produksi, kandungan lokal atau TKDN hingga alat verifikasi penerima subsidi kendaraan listrik pemerintah.
Terkait hal ini, Bisnis telah menghubungi Kementerian terkait program subsidi yang masih terhambat oleh Sisapira. Namun, hingga berita ini dimuat belum ada jawaban dari Kemenperin.
