Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah tengah menggodok aturan teknis terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik secara massal melalui program pembelian untuk operasional intansi serta konversi teknologi.
Hal ini merupakan turunan dari kebijakan Perpres No.55/2019 tentang pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai (BEV). Saat ini, tantangan utama populasi kendaraan listrik selain infrastruktur yang masih minim, adalah harga jauh lebih tinggi dari kendaraan berteknologi konvensional.
Strategi itu dipaparkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Terdapat aneka pendekatan yang dilakukan pemerintah agar populasi kendaraan listrik terus bertambah.
Berikut strategi pemerintah terkait pengembangan EV (Electric Vehicle) yang telah dirangkum Bisnis:
1. Pemerintah tengah memformulasikan agar penggunaan EV bisa masif di masyarakat, sebagai pilot project adalah pemanfaatannya oleh berbagai instansi pemerintah khususnya para pimpinan (Eselon I & Eselon II). Untuk itu, pemerintah tengah menyusun standar biaya masukan Tahun Anggaran 2020.
Baca Juga
“Sewa atau beli KBL itu kan mahal, makanya kami lagi siapkan juga [aturan teknis],” kata Budi beberapa waktu lalu.
2. Penyusunan kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik. Dalam hal ini, pemerintah menyusun kebijakan sekaligus rancangan untuk menggolkan pengalihan subsidi BBM kepada potongan harga pembelian produk kendaraan listrik.
