Bisnis.com, JAKARTA – Peresmian pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, dinilai sebagai momentum yang baik untuk membuat mobil listrik lebih terjangkau.
Kendati demikian, pemerintah tetap diharapkan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal agar energi bersih ini menjadi lebih populer dalam mobilitas masyarakat.
Adapun, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution Ltd. resmi memulai pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia untuk menjadi yang terdepan di pasar global kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin Hyundai melihat peluang mobil listrik sebagai transportasi masa depan.
"Suka atau tidak suka tren kendaraan ke depan adalah mobil listrik karena sangat efisien energi, low carbon, dan zero emission. Yang terlambat menangkap peluang, maka akan ketinggalan kereta dalam gerbong keniscayaan teknologi transportasi masa depan ini," sebutnya, Rabu (15/9/2021).
Safrudin mengingatkan percepatan penetrasi pasar sangat bergantung pada ekosistem mobil listrik nasional, seperti kebijakan fiskal baik insentif maupun disinsentif, dan pengembangan infrastruktur.
"Agar mobil listrik menjadi lebih murah masih butuh waktu seiring dengan meningkatkan demand akan mobil listrik ini. Semakin cepat penetrasi pasar, maka akan mempercepat terdongkraknya demand mobil listrik ini," katanya.
Sebelumnya, Ahmad Safrudin menyampaikan kendaraan listrik sampai saat ini tidak memiliki insentif signifikan yang dapat membuat pelaku usaha lebih gencar melakukan investasi.
Pengenaan tarif PPnBM kendaraan listrik tercatat 0 persen. Tetapi, kendaraan LCGC pun memiliki tarif pajak yang tak begitu mahal dengan PPnBM 3 persen. Hal ini justru membuat pembelian LCGC semakin marak yang membuat proyek transportasi umum kendaraan listrik makin kurang populer.
"Itu kan artinya tidak terpaut jauh. Padahal pemerintah mengetahui bahwa ongkos produksi kendaraan listrik bisa 3 kali lipat lebih mahal. Namun, insentif pajaknya tidak jauh berbeda dengan kendaraan LCGC yang sebenarnya hanya beremisi rendah manipulatif," imbuhnya.
Pemerintah terkait dinilainya juga tidak cepat memfasilitasi aturan kuat untuk dapat menyukseskan program bus listrik ini. PT PLN (Persero) yang sifatnya adalah perusahaan negara tidak memiliki tarif khusus untuk kendaraan listrik.
Padahal menurut perhitungan KPBB, kendaraan listrik bisa memiliki tarif hingga Rp700 per kw, dari tarif normal Rp1.600 per kwh. Bahkan, seharusnya bus listrik ini mendapat diskon tambahan lagi 10 persen dari Rp700 per kwh.
"PLN juga sebenarnya bisa mendapat untung penggunaan listrik lebih besar di kemudian hari. Namun, PLN justru tidak mau melihat potensi tersebut," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
