Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kebijakan Penurunan PPnBM Mobil Baru Dinilai Tidak Efektif

Kebijakan paling efektif dengan kondisi saat ini tentunya penanganan pandemi. Pasalnya, jika hal utama itu sudah dilakukan, industri juga akan semakin cepat pulih.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 14 Februari 2021  |  15:23 WIB
Pengunjung mengamati mobil baru yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019). - Bisnis/Rachman
Pengunjung mengamati mobil baru yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019). - Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyayangkan kebijakan pemerintah yang akan menurunkan tarif pajak penjualan barang mewah atau PPnBM untuk mobil baru di bawah 1.500 cc selama 9 bulan.

Kebijakan yang akan berlaku per Maret 2021 tersebut memungkinkan diskon 100 persen PPnBM untuk 3 bulan pertama, 3 bulan selanjutnya diskon menjadi 50 persen, dan 3 bulan terakhir diskon 25 persen.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan memang tidak akan semua mobil yang akan memperoleh penurunan tarif pajak penjualan barang mewah atau PPnBM karena hanya kendaraan berkapasitas di bawah 1.500 cc dan memiliki tingkat kandungan dalam negeri 70 persen. Pembebasan pun hanya sementara dengan sisa insentif berupa diskon.

Alhasil, menurut Andry, kebijakan itu akan kurang efektif atau akan berlangsung mendorong konsumsi mobil secara jangka pendek saja. Sementara di saat yang bersamaan sekarang industri otomotif sedang bangkit meski pertumbuhannya masih kontraksi.

“Pemerintah juga menurut saya perlu hati-hati juga karena selain efektivitasnya masih dipertanyakan, ini juga akan menggerus pendapatan negara ke de pannya. Menurut saya, sayang sekali, padahal pemerintah sudah cukup tepat untuk tidak menaikannya tahun lalu," katanya kepada Bisnis, Minggu (14/2/2021).

Lagi-lagi, Andry menyebut kebijakan paling efektif dengan kondisi saat ini tentunya penanganan pandemi. Pasalnya, jika hal utama itu sudah dilakukan, industri juga akan semakin cepat pulih.

Jika industri cepat pulih, selanjutnya maka akan memberikan benefit terhadap tenaga kerja di dalamnya. Seiring tenaga kerja yang menerima manfaat maka perbaikan daya beli masyarakat pun akan terjadi.

"Lalu perbaiki dulu daya beli masyarakat. Kalau pemerintah ingin mengejar perbaikan daya beli middle income atau menurunkan setidaknya saving to income ratio mereka sehingga orang banyak yang konsumsi, perlu diberikan insentif untuk mendukung agar kebutuhan sehari-harinya terjaga. Misalnya tidak membebani dengan biaya listrik dan internet mahal," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppnbm Mobil Baru
Editor : Zufrizal

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top