Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mewaspadai potensi meningkatnya impor kendaraan listrik karena berpotensi menyebabkan defisit neraca perdagangan pada sektor otomotif.
Kendaraan listrik yang bertujuan mengurangi impor bahan bakar dikhawatirkan menyebabkan peningkatan impor pada sektor lain khususnya kendaraan listrik dan komponennya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto mengatakan, salah satu tujuan pengembangan kendaraan listrik ialah mengurangi impor bahan bakar minyak, sehingga pemerintah mengembangkan program low carbon emission vehicle (LCEV).
"Kalau impor neraca kita jadi cemas juga. Kita masih surplus sedikit. Kalau kita banyak impor defisit di situ sehingga bersama perguruan tinggi kita harus rumuskan bagaimana bisa membuat komponen yang terjangkau di dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.
Kemenperin mencatat sepanjang 2018 produksi kendaraan roda empat sebanyak 1,34 juta unit atau setara dengan US$13,78 miliar dengan ekspor sebanyak 346.000 unit atau senilai US$4,78 miliar.
Harjanto menjelaskan, kehadiran beberapa model kendaraan listrik dalam negeri termasuk yang digunakan untuk taksi-yang umumnya diimpor-pada tahap awal bertujuan untuk edukasi. Namun, harus didorong agar pabrikan untuk memproduksi kendaraan yang hemat energi dan rendah emisi.
Program LCEV menjadi salah satu cara untuk mendorong pabrikan memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan kerena pendekatan insentif yang ditawarkan ialah berbasis emisi. Guna mengurangi impor bahan bakar, kehadiran kendaraan listrik dalam negeri harus dalam skala besar sehingga bisa berdampak luas.
"Kendaraan xEV ini harus masif, supaya masif harus affordable. Kalau sangat mahal sulit, makanya kami push bagaimana teknologi ini diaplikasikan secara masif."
Pada kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan ekspor kendaraan sebanyak 400.000 unit pada 2019. Autralia menjadi salah satu pasar potensial setelah kesapakatan AI-CEPA yang saat ini masih menunggu ratifikasi kedua negara.
"Potensi ekspor kendaraan listrik ke Australia, bahwa produksi kendaraan listrik dengan konten 35% itu zero tarrif ke Australia. Jadi ini peluang besar bagi Indonesia karena market Austrlia kurang lebih 1 juta unit per tahun," ujarnya saat pembukaan IIMS 2019.
Ailangga menuturkan, ekspor kendaraan listrik membutuhkan pengembangan pasar di dalam negeri. Bersamaan dengan itu, pabrikan juga harus basis produksi sehingga pemerintah memberikan masa transisi untuk pengembangan kendaraan listrik.
