Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan akan menyiapkan roadmap mobil listrik yang menjadi acuan dalam pengembangan industri kendaraan ramah lingkungan tersebut.
"Penerapan kendaraan listrik tidak bisa kita tolak. Para stakeholders tolong beri masukan, bukan [memberikan] keberatan. Kita matangkan roadmap pelaksanaannya, program ini harus jalan," ungkapnya, melalui keterangan resmi, Jumat (25/8/2017).
Jonan mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, PLN juga siap ditugaskan untuk membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) sebagaimana Pertamina diberi tugas oleh Pemerintah untuk membangun SPBU.
"Walaupun nanti PLN kerjasama dengan swasta, brand-nya tetap SPLU PLN, seperti misalnya SPBU Pertamina," kata Jonan.
Jonan akan mengusulkan kepada Presiden untuk menerapkan kebijakan larangan penjualan kendaraan mesin diesel dan bensin pada tahun 2040 berdasarkan kesepakatan pada forum tersebut.
Selain itu, para pengusaha sudah sepakat jika dilakukan pembebasan Bea Masuk dan PPn BM untuk kendaraan listrik (Completely Knock Down/CKD).
Baca Juga
Berbagai pandangan yang berkembang akan ditindaklanjuti dalam kebijakan, antara lain penciptaan ekosistem industri kendaraan listrik nasional dengan fabrikasi dalam negeri, perhatian terhadap local content, grand design industri mobil listrik nasional, penyiapan infrastruktur pendukung, market creation dan expansion, serta insentif pajak secara tegas.
Menurutnya, Presiden Jokowi meminta agar program ini bisa segera diwujudkan.
Berbagai negara telah menerapkan larangan penjualan kendaraan bermesin diesel dan bensin, misalnya Norwegia tahun 2025, Jerman, Inggris, Amerika dan India tahun 2030 serta Prancis tahun 2040.
Pelaku usaha di bidang kelistrikan meminta pemerintah membentuk roadmap industri mobil listrik agar investor dapat menentukan langkah.
Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Suryadharma mengomentari, seharusnya pemerintah menyusun roadmap dan langkah-langkah untuk mengembangkan mobil listrik. Sampai saat ini, pengembang energi terbarukan belum melihat roadmap yang disusun pemerintah.
"Saya belum bisa bicara soal regulasi yang disusun pemerintah karena saya belum lihat roadmap dari pemerintah sendiri," ujarnya kepada Bisnis.
Dia mengingatkan, jangan sampai pemerintah salah langkah dalam menjalankan program ramah lingkungan ini.
Penyusunan regulasi diharapkan menjadi acuan bagi investor untuk meningkatkan investasi di bidang energi terbarukan sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
"Seperti kata Wapres Jusuf Kalla, jangan sampai teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik menggunakan energi fosil," ujarnya.
Sebagai kelompok pengembang energi terbarukan, Suryadharma menanggapi bahwa tentunya mereka mendukung program pemerintah tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah belum menentukan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam membangun komponen-komponen mobil hybrid.
Roadmap dapat disusun secara matang sehingga menjadi acuan bagi pelaku usaha dan stakeholder.
"Siapa yang bertanggung jawab soal penyediaan charger di jalan, bagaimana soal baterai, kita kan belum tahu. Roadmap pemerintah belum ada," ujarnya.
Selain itu, regulasi yang tengah disusun pemerintah hendaknya komprehensif sehingga bisa menjadi acuan stakeholder.
