Bisnis.com, JAKARTA - Kegaduhan politik yang terjadi di ibu kota sejak akhir tahun lalu dituding menjadi salah satu penghambat laju penjualan atau distribusi kendaraan bermotor roda dua.
Penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah, serta keributan politik yang terjadi di tingkat pemerintah pusat berdampak pada psikologi masyarakat, sehingga memutuskan untuk melakukan penundaan pembelian sepeda motor.
"Faktor politik itu membuat konsumen kurang percaya diri. Kegaduhan berdampak pada penundaan pembelian sepeda motor baru," kata Head of Marketing PT Kawasaki Motor Indonesia Michael Tjandra Tanadi kepada Bisnis, Kamis (11/5/2017).
Sejak akhir tahun lalu, Jakarta tengah diributkan dengan permasalahan politik.
Sejumlah demonstrasi digelar oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari sejumlah daerah. Tak hanya psikologi masyarakat, kondisi ini diklaim mengganggu aur distribusi kendaraan.
Alhasil, penjualan sepeda motor pada April lalu masih belum menunjukkan perbaikan.
Baca Juga
Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, distribusi di pasar domestik tercatat hanya sebanyak 388.045 unit.
Capaian tersebut turun sebesar 18,82% dibandingkan torehan pada bulan sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 478.036 unit.
Sementara jika dibandingkan penjualan pada Maret tahun ini yang sebanyak 473.896 unit, capaian pada April menurun sekitar 18,11%.
Selain itu, faktor lain yang juga menjadi penyebab adalah masih belum mapannya kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang merupakan konsumen utama sepeda motor.
Dengan kata lain, perbaikan makro ekonomi belum berdampak ke daya beli masyarakat kelas bawah.
"Kondisi ekonomi belum stabil, ini juga menjadi pengaruh penurunan penjualan," ujarnya.
