Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Produsen Otomotif Dukung Kebijakan Biodiesel 10%

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pelaku bisnis otomotif tak keberatan atas kebijakan penambahan campuran biodiesel ke dalam solar sebesar 10%. Sebab, memang seharusnya kualitas bahan bakar yang dipakai minimal setara pertamax alias sesuai standar

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pelaku bisnis otomotif tak keberatan atas kebijakan penambahan campuran biodiesel ke dalam solar sebesar 10%. Sebab, memang seharusnya kualitas bahan bakar yang dipakai minimal setara pertamax alias sesuai standar euro 2.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiharto mengatakan semestinya peningkatan kualitas solar untuk kendaraan bermesin diesel dilakukan sejak lama. Pasalnya, pemerintah sendiri yang menetapkan agar kendaraan di dalam negeri mengacu pada standar euro 2.

"Kami kan sekarang tidak bisa lari sendiri. Untuk mesin solar [diesel] atau apapun kita menganut sistem emisi mesin kendaraan euro 2," katanya kepada Bisnis, Jumat (30/8/2013).

Euro atau European Emission Standard merupakan pedoman ambang emisi gas buang hidrokarbon dan karbon monoksida kendaraan bermotor. Indonesia menganut standar ini sejak 1 Januari 2005 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141/2003 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi.

Kualitas emisi kendaraan terkait erat dengan sistem pembakaran di dalam mesin. Ini ditentukan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan. Kendaraan yang memenuhi standar emisi euro 2 maka gas buangnya mengandung karbon monoksida (CO) maksimal 4,0 gram per kilometer. Untuk kandungan senyawa hidrokarbon dan nitrogen oksida (HC+NOx) maksimal 0,6 gram per kilometer.

"Jadi memang pemerintah harus menyediakan bahan bakar yang mengacu kepada standar euro 2 karena pemerintah sendiri yang buat aturannya," tutur Jongkie.

Mandatory bahan bakar nabati 10% untuk moda transportasi di Jawa, Bali, Sumatra, dan Kalimantan, mulai September 2013 bertujuan untuk menekan impor solar. Semakin sedikit impor diharapkan defisit transaksi berjalan yang menekan nilai tukar rupiah belakangan inipun kian membaik.

"Selalu menjadi polemik adalah solar subsidi dan nonsubsidi. Menurut kami, antara penyedia bahan bakar dengan Kemenperin harus beriringan. Kalau yang satu bikin aturan, yang lain harus menyediakannya," ucap Jongkie.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dini Hariyanti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper