Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan aturan teknis terkait pengembangan kendaraan bertenaga hybrid dan mobil listrik. hal itu merupakan tindak lanjut program rencana umum energy nasional (RUEN).
Rencananya, aturan teknis mengenai dua jenis kendaraan itu akan dicakup dalam regulasi yang mengatur tentang low carbon emission vehicle (LCEV), yakni program lanjutan dari kendaraan hemat energi dan harga terjangkau alias low cost green car (LCGC).
“Nanti mobil listrik dan hybrid akan kami masukkan di sana. Saat ini regulasi masih terus kami bahas untuk diselesaikan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Pertahanan Kementerian Perindustrian Yan Sibarang kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang menjadi acuan pengembangan kendaraan hybrid dan listrik, yakni Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Beleid ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.
Dalam lampiran beleid tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada 2025 sebanyak 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta untuk untuk kendaraan roda 2.
Sebagai instrumen pendukung, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi-fuel engine), serta menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil dan motor listrik.
Baca Juga
Pemberian insentif ini merupakan salah satu langkah yang diandalkan pemerintah untuk memancing minat produsen dalam mengembangkan kendaraan hybrid/listrik. Pemberian insentif juga ditujukan untuk menekan harga jual.
“Mobil hybrid dan listrik kan masih mahal, jadi perlu insentif fiskal untuk menekan harga. Saat ini kami sedang melakukan kajian implementasi LCEV di mana hybrid dan listrik bisa masuk di dalamnya,” imbuh Yan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1692301785.jpg?w=184&h=104)
