Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp250 triliun per tahun dalam lima tahun terakhir untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM). Alhasil, peralihan ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu solusi untuk menekan impor BBM.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin menjelaskan, anggaran jumbo untuk impor BBM tersebut cukup membebani neraca perdagangan negara.
"Kita juga saat ini mengimpor 60% dari oil kita. Kalau dihitung rata-ratanya selama lima tahun, kira-kira kita spend Rp250 triliun setiap tahunnya. Jadi ini tentunya mempengaruhi balance of trade negara," ujarnya dalam seminar bertajuk Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Tak hanya itu, lanjutnya, negara juga menggelontorkan angggaran untuk subsidi BBM sekitar Rp120 triliun per tahun dalam lima tahun terakhir.
Namun, ironisnya, subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Menurut analisa World Bank, hanya 11% masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah atau desil 1-5 yang menikmati manfaat dari subsidi BBM.
"Sementara masyarakat desil 6-10 itu menerima manfaat 89% dari subsidi BBM. Jadi memang ada ketidakcocokan dari subsidi BBM dan tingkat ekonomi masyarakat," jelasnya.
Oleh sebab itu, kata Rachmat, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).
Pada saat bersamaan, pemerintah dan swasta juga tengah berupaya untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, salah satunya yakni stasiun pengisian daya kendaraan listrik umum (SPKLU).
"Kalau kita punya BEV, ekosistem ini terbangun, ketergantungan kita terhadap impor BBM akan sangat jauh berkurang. Kenapa? Karena listrik itu feedstocknya baik fosil atau renewable semua domestik. Kita tidak perlu impor bahan baku listrik," pungkas Rachmat.
Pada saat yang sama, International Council for Clean Transportation (ICCT) mengatakan tren kendaraan listrik dapat membantu Indonesia bebas impor bahan bakar fosil paling cepat pada 2048.
Terlebih lagi, langkah ini dapat memangkas hingga 90% subsidi dan kompensasi energi untuk sektor transportasi darat, jika dibandingkan anggaran tahun 2023.
“Dengan menargetkan 100% penjualan kendaraan nol emisi pada 2037 untuk kendaraan roda dua dan tiga dan 2040 untuk mobil penumpang, bus dan truk, Indonesia dapat terlepas dari beban fiskal yang saat ini setara dengan 10% pendapatan domestik bruto, pada 2060,” ujar Managing Director ICCT, Ray Minjares.
ICCT pun memaparkan empat rekomendasi bagi pemerintah untuk mempercepat tren elektrifikasi. Pertama, pemerintah perlu menetapkan target pangsa pasar untuk kendaraan nol emisi. Kedua, dukungan fiskal dapat mempercepat transisi seluruh jenis kendaraan untuk mencapai nol emisi.
Ketiga, membuat standar suplai kendaraan nol emisi untuk mendorong produksi dan adopsi. Keempat, mengembangkan infrastruktur pengisian daya yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan pengguna yang bervariasi.
