Bisnis.com, TANGERANG – Penjualan industri mobil di Indonesia mengalami stagnasi dalam 1 dekade terakhir. Bahkan, diproyeksi cenderung melemah tahun ini. Pelaku usaha meminta pemerintah turun tangan memberikan stimulus berupa insentif potongan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil.
Senior Researcher LPEM Universitas Indonesia, sekaligus pengamat otomotif, Riyanto mengatakan pemerintah tampak masih menghitung manfaat ekonomi dari pengeluaran pemerintah dan seberapa besar nilai tambah dari diskon pajak tersebut.
“Mungkin pemerintah belum terlalu yakin bagaimana dampak terhadap penciptaan tenaga kerja pertumbuhan ekonomi tetapi itu perlu disampaikan,” kata Riyanto usai FGD Penguatan Industri Otomotif, Senin (22/7/2024).
Riyanto menegaskan, diskon pajak merupakan solusi jangka pendek yang berdampak pada elastisitas harga mobil terhadap penjualan, khususnya pada segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Low-Cost Green Car (LCGC).
“Rata-rata yang segmen MPV low dan LCGC itu sangat elastis antara satu setengah sampai 2%. Jadi kalau harganya turun 10% penjualan kira-kira naik 15%,” ujarnya.
Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah harus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi 6-7%.
Baca Juga
Dia mencontohkan, penjualan mobil akan tembus 1,5 juta apabila pendapatan per kapita masyarakat Indonesia di level US$6.000 per kapita yang diperkirakan baruu dapat tercapai pada 2028-2030.
“Jika mendorong peningkatan pendapatan masyarakat kan pasti lama dari US$4.900 ke US$6.000,” imbuhnya.
Di samping itu, berdasarkan perhitungannya diskon PPnBM yang ideal berada dikisaran 7,5% hingga 10%. Angka tersebut dinilai tidak akan memberatkan pemerintah dan juga menjadi stimulus tepat untuk penjualan mobil.
“Kalau misal diskon 100% dengan 15% PPnBM hilang, saya rasa pemerintah akan berat tetapi untuk angka yang tepat itu bisa di 7,5% sampai 10% PPnBM-nya dihilangkan di level itu,” jelasnya.
Dia pun membandingkan pajak mobil di Indonesia dan Thailand yang cukup jauh jaraknya. Adapun, total pajak mobil di Indonesia sebesar 40% mencakup PPN, PPnBM, BBNKB, PKB. Sedangkan, total pajak Thailand sebesar 32% mencakup PPN, PPnBM, dan PKB.
“Pajak Daerah seperti BBNKB di Indonesia itu besar sekali, coba BBNKB itu dibayar sekali mungkin beberapa daerah memberikan untuk awal pasti tidak papa tetapi pajak tahunannya pasti akan naik karena jumlah mobil bertambah,” terangnya.
Dengan skema tersebut, penerimaan pajak dari BBNKB akan menghilang sedikit tetapi apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikumulasikan setiap tahun maka dalam 4 tahun dapat mengompensasi hilangnya pajak dari BBNKB.
Sebagai informasi, pemerintah tengah didorong memberikan stimulus insentif untuk mendorong penjualan mobil yang tengah mengalami penurunan.
