Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang tengah ramai didesak untuk mundur dari jabatannya usai insiden serangan siber terhadap server Pusat Data Nasional (PDN) tercatat memiliki kendaraan bernilai Rp830 juta di garasi miliknya.
Mengutip situs Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan pada 31 Maret 2024, keseluruhan harta kekayaan yang dilaporkan oleh Budi Arie mencapai Rp102.117.900.000 atau Rp102,11 miliar.
Tercatat, Budi hanya memiliki tiga unit mobil dengan total nilai Rp830 juta. Perinciannya, Budi memiliki mobil Honda HR-V RU5 1.8 RS Tahun 2019 senilai Rp380 juta, VW SCIROCO Tahun 2014 senilai Rp240 juta.
Selain itu, Menkominfo Budi Arie juga memiliki HRV Tahun 2016 senilai Rp210 juta yang merupakan hadiah.
Harta terbesar Budi Arie terletak pada aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp62,75 miliar. Dirinya memiliki empat bidang tanah dan bangunan hasil sendiri yang terletak di Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, dan Bekasi.
Kemudian terdapat tanah dan bangunan dari hibah tanpa akta yang terletak di Jakarta Utara senilai Rp1,5 miliar. Selain itu, terdapat lima tanah dan bangunan dari warisan yang terletak di Bekasi, dan satu bidang di Padang.
Baca Juga
Dirinya juga mencatat total nilai harta bergerak lainnya sebesar Rp2,37 miliar. Selanjutnya, dia memiliki surat berharga dengan nilai Rp24,5 miliar, serta kas dan setara kas yang bernilai Rp11,65 miliar.
Sebuah petisi “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” sempat beredar agar Menkominfo Budi Arie Setiadi lengser dari singgasananya. Petisi ini dimulai oleh organisasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada 26 Juni 2024.
Dalam petisi tersebut tertulis bahwa Kemenkominfo sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini.
“Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” demikian yang tertulis dalam petisi tersebut.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh peristiwa serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu.
“Ya, sudah kami evaluasi semuanya, yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back-up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian [kembali] kita tidak terkaget-kaget,” ujarnya kepada wartawan.
