Selain itu, kebijakan yang nantinya akan diberikan juga diharuskan berpihak kepada industri dalam negeri dan bukannya memperbesar keran impor.
“Harus ada peta jalan transformasi industri otomotif yang mengutamakan produksi dalam negeri dan juga ekspor,” ujar Bob kepada Bisnis.com, Kamis (30/11/2023).
Merek asal Korea Selatan, yakni Hyundai juga berharap pemimpin berikutnya dapat memberikan kebijakan yang dapat mengembangkan pasar otomotif tidak terkecuali untuk kendaraan listrik.
Terlebih lagi, Hyundai merupakan salah satu merek yang sudah memenuhi TKDN minimal 40% dan mendapatkan potongan PPN menjadi 1% melalui produk Ioniq 5.
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto pun mengatakan industri otomotif masih membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik.
Menurutnya ada dua macam insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah guna mendukung percepatan mobil listrik. Pertama adalah insentif untuk pembelian seperti relaksasi pajak, serta insentif pemakaian seperti biaya pengisian daya ulang.
Baca Juga
Ada 2 macam insentif yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mendukung percepatan mobil listrik, yaitu insentif pembelian seperti relaksasi pajak dan insentif pemakaian seperti biaya charging.
“Mobil listrik sebagai mobil berteknologi tinggi dan relatif masih baru di industri otomotif Indonesia membutuhkan dukungan dari pemerintah agar bisa berkontribusi lebih besar lagi,” katanya, Kamis (30/11/2023).
Sales & Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy menyebut pemerintah akan selalu mengambil kebijakan untuk mendukung perkembangan industri otomotif sebagai salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia.
Di samping itu, dia menyebut Honda juga sudah memiliki visi menuju elektrifikasi yang didasarkan pada kebutuhan konsumen dan lingkungan untuk saat ini. Visi ini akan diwujudkan sejalan dengan kondisi dan regulasi yang ada di Indonesia.
“Dukungan pemerintah sudah banyak dibahas di regulasi,” ujarnya.
