Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rangka eSAF yang dituding mudah keropos dan patah sudah lolos uji tipe pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengatakan motor Honda yang menggunakan rangka eSAF memang memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat lolos pengujian tipe. Namun, dia menyebut terjadinya kerangka patah pada beberapa konsumen bisa jadi disebabkan oleh pemakaian dari konsumen.
“Lolos uji, makanya kemarin kami bongkar lagi semua di mana sih masalahnya [rangka eSAF],” kata Danto di Kompleks Parlemen, Selasa (5/9/2023).
Dia bahkan mengatakan saat melakukan pengujian sempat dilakukan pembongkaran terhadap merek-merek sepeda motor lainnya untuk melihat rangka yang digunakan dan dibandingkan dengan eSAF yang dipakai oleh Honda.
Meski demikian, dia masih enggan membeberkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim penelitian mengenai hal tersebut. Dia juga tidak bicara banyak mengenai permintaan recall dari produk motor Honda yang menggunakan rangka eSAF dan hanya menyebut keputusan bergantung pada hasil penelitian.
“Nanti lah hasilnya kami berikan,” ujarnya.
Baca Juga
Kemenhub membentuk tim penelitian bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan PT Astra Honda Motor (AHM) usai menggelar rapat klarifikasi bersama PT Astra Honda Motor (AHM) yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Senin (28/8/2023).
Tim penelitian ini dibentuk untuk menangani isu patah dan korosi rangka Smart Architecture Frame (eSAF) yang dihebohkan dalam media sosial beberapa waktu terakhir.
Senior Investigator KNKT, Ahmad Wildan, menjelaskan tim gabungan tersebut akan mengumpulkan data-data motor dengan rangka eSAF yang patah. Setelahnya akan dilakukan perbandingan dengan melihat kendaraan sejenis dari sisi tahun pembuatan, lokasi dan lainnya.
Tim gabungan nantinya juga akan melakukan site visit ke pabrik-pabrik tempat pembuatan rangka eSAF. Dia mengatakan, tim tersebut akan melihat secara komprehensif proses-proses pembuatan rangka di masing-masing pabrik.
“Nanti kalau itu harus diganti, akan diganti. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata Wildan saat dikonfirmasi pada Senin (28/8/2023).
