Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus mengembangkan produksi baterai sebagai langkah memasuki rantai pasok global. Terlebih lagi, pemerintah telah membentuk Indonesia Battery Corporation atau IBC yang hingga kini dinilai minim aksi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan rantai pasokan kendaraan listrik seperti baterai, seiring era elektrifikasi otomotif. Singkatnya, pemerintah tak perlu “ngotot” untuk memaksa produksi mobil listriknya secara lokal, sebab membutuhkan prasyarat yang banyak hingga persaingan antar negara produsen.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi PAN Eddy Soeparno mengatakan saat ini ada kesan bahwa negara-negara di luar China, enggan ketergantungan terhadap mobil listrik. Pasalnya, produsen-produsen itupun tengah menempuh pengembangan mobil bluehydrogen.
“Banyak produsen dari Jepang dan Eropa melompat ke teknologi blue hydrogen atau hidrogen biru agar tidak bergantung dengan pasokan dari Cina,” ungkapnya di sela kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, pada Senin (24/7/2023).
Lebih lanjut, dia menyebut Indonesia sudah memiliki ketersediaan nikel yang sangat besar dan mampu menciptakan rantai pasok baterai sampai ke produk akhir berupa baterai kendaraan listrik.
“Kita sudah punya cadangan nikel yang besar, kalau pun ingin meningkatkan, kita harus menciptakan rantai pasoknya sampai ke hilir dengan menciptakan baterai. Apalagi kita punya perusahaan patungan namanya IBC yang sudah dua tahun saya juga tidak tahu kerjanya lebih banyak di tempat,” ujar Eddy.
Baca Juga
Dia menjelaskan faktor minimnya serapan pasar BEV tidak boleh menjegal langkah untuk hilirisasi mineral dan penciptaan rantai pasok industri baterai. Sebaliknya, Eddy mengungkapkan ada banyak prasyarat untuk mendongrak laju pasar BEV.
Sejauh ini, geliat pasar pun mencerminkan laju lamban mobil listrik murni berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) yang kalah jauh dibandingkan Hybrid Electric Vehicle (HEV).
Per semester I/2023, penjualan mobil listrik mencapai 23.260 unit atau naik 557,99 persen dibandingkan 3.535 unit pada periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (YoY).
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan jenis HEV mencapai 17.391 unit atau sekitar 74,76 persen dari total penjualan kendaraan listrik sepanjang paruh pertama 2023.
Sementara, BEV atau jenis mobil listrik murni berbasis baterai sebanyak 5.837 unit, dan plug-in hybrid EV atau PHEV sebanyak 32 unit.
Melihat hal ini, Eddy mengatakan masyarakat masih mempertimbangkan masalah biaya mengenai pilihan dari kendaraan listrik jika tidak diberikan insentif.
Kemudian, infrastruktur atau ekosistem yang ada dari kendaraan juga masih menjadi pertimbangan seperti ketersediaan suku cadang maupun kemudahan melakukan perbaikan kendaraan listrik.
Sosok yang juga merupakan Sekjen PAN ini juga menyebut masyarakat turut mempertimbangkan apabila harga kendaraan listrik bekas terjun bebas ketika akan dijual kembali.
“Ada juga sekarang masalah charging karena sekarang kan belum banyak SPKLU apalagi yang fast charging. Hal itu juga jadi masalah dan saya kira ekosistem juga harus diperbaiki untuk itu,” katanya.
