Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ajak petinggi asosiasi yang terkait dengan elektrifikasi kendaraan untuk membahas isu subsidi maupun insentif pembelian EV.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan, pertemuan ini bakal menghasilkan beberapa solusi agar program subsidi kendaraan listrik menjadi lebih efisien dalam pelaksanaanya.
Mulai dari pembahasan untuk memangkas harga kendaraan listrik agar lebih mendekati dengan kendaraan konvensional, terutama untuk sepeda motor.
“Hari ini Kadin Indonesia mengundang asosiasi terkait ekosistem EV, di mana kami menjadikan ini prioritas kerja dari Asosiasi, dan ada beberapa hal dari pandangan kami. Pertama adalah ada isu mengenai pemberian insentif dan bagaimana keberhasilannya. Pemberian insentif ini intinya, mendekatkan harga relatif mahal kepada konsumen,” kata Bobby di menara Kadin di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Kemudian, untuk mendorong lokalisasi agar menaikkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) agar memberikan nilai tambah terhadap industri di Indonesia. Hanya saja, Bobby mengakui untuk hal ini memang perlu waktu.
Bobby menambahkan yang terakhir adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan motor listrik di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan baik dari sisi baterai maupun infrastruktur pengisian.
Baca Juga
Hal ini menjadi penting agar pasar otomotif Tanah Air bisa segera melakukan transisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin (BBM) ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
“Ketiga sosialisasi ini tentunya di satu sisi akan meningkatkan lapangan baru, misalnya ada ekosistem charger dan sistem yang bisa UMKM [manfaatkan] disini, dan banyak juga publik bisa secara mudah mengetahui keuntungan kendaraan listrik,” tambahnya.
Adapun, Kepala Staf Presiden (Moeldoko) menyampaikan isu-isu ini kemudian akan dibahas dan dievaluasi bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkom Marves),
“Nanti jam satu kami akan rapat lagi dengan Menko Marves, bagaimana menyikapi yang saat ini terjadi. Mengapa ini kok lambat, pasti harus ada evaluasi. Apakah nanti akan keluar kebijakan baru. Tetapi sekali lagi, jangan sampai nanti pemerintah di cap tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Ini dilema tetapi kita harus ada solusi,” ujar Moeldoko pada kesempatan yang sama.
