Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah mengharapkan produsen otomotif di dalam negeri menyetop produksi mobil berteknologi internal combustion engine atau ICE pada 2035. Dari sisi industri, pemerintah diharapkan memperkuat ekosistem industri era elektrifikasi.
Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menilai harapan pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan beberapa waktu lalu, sebenarnya sejalan dengan harapan pelaku industri.
“Kami juga mengharapkan hal yang sama, tetapi menuju ke sana perlu ada persiapan dan tahapan guna memperkuat ekosistem industri,” ungkapnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Kukuh menilai harapan pemerintah itu harus selaras dengan realisasi kebijakan dan dukungan. Sejauh ini, dia mengungkapkan masih banyak kendala memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.
“Terus terang, dari kacama industri, itu terkait dengan ekosistem lainnya yang tidak sepenuhnya bisa kami kendalikan. Semisal, untuk material dan komponen,” tambahnya.
Kukuh mengatakan untuk menuju nol produksi ICE, industri harus memperhitungkan secara matang. Misalnya, sampai sekarang produksi di dalam negeri masih sangat bergantung dengan pasokan cip semikonduktor dari luar.
Baca Juga
“Bayangkan saja jika teknologi seperti cip semikonduktor belum dikuasai di dalam negeri, akan sangat menyulitkan untuk memproduksi mobil listrik yang menggunakan cip lebih besar. Jika pasokan cip terganggu, tidak saja produksi yang terhenti, bisa jadi distribusi yang mengandalkan moda kendaraan listrik juga tidak jalan,” jelas Kukuh.
Di sisi lain, harapan pemerintah agar produksi ICE dihentikan pada 2035 tampaknya sejalan dengan masa program pengembangan industri kendaraan listrik. Pengembangan industri kendaraan listrik berbasis baterai mengacu pada peraturan induk Perpres No.55/2019 yang menjadi payung kebijakan pemberian insentif fiskal dan non fiskal, serta perumusan peta jalan hingga aturan teknis formulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Semisal, untuk pengembangan mobil Battery Electric Vehicle (BEV) sebagaimana tertian dalam Permenperin No. 6/2022 tentang Spesifikasi, Perhitungan TKDN, dan Peta Jalan ditarget maksimal hingga 2031 dengan TKDN minimal 80 persen.
Begitupun untuk produk-produk yang ingin mendapatkan fasilitas tarif PPnBM yang diatur dalam PP No.74/2021 harus sesuai arahan teknis seperti diatur Permenperin No.36/2021. Dalam aturan teknis itu, seluruh produk Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang terdiri dari HEV, PHEV, dan LCGC ditarget maksimal pada 2031 dengan pemenuhan item komponen lokal tertentu.
Melihat peta kebijakan tersebut, bisa dikatakan seluruh program pengembangan kendaraan listrik berakhir terakhir pada 2035. Karena itu, memunculkan harapan dari pemerintah setelah program berakhir, seluruh produksi beralih kepada kendaraan listrik.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah berharap pada tenggat tahun tersebut produsen tidak lagi memproduksi ICE. "Kami berharap 2035 tidak ada lagi mobil combustion yang di produksi dalam negeri kami semua akan pakai EV [electric vehicle] dengan begitu kita akan mengurangi impor oil karena penggunaannya berkurang," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1688785820.jpg?w=348&h=261)
